PEKANBARU - Seminar yang ditaja Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Provinsi Riau, Selasa (26/11/2013) di Hotel Grand Central Pekanbaru menghasilkan lima butir rekomendasi strategis yang berfokus pada upaya penguatan organisasi dan sinergisitas fungsional LPM dalam pembangunan daerah.

Seminar yang diikuti sekitar 1.000 peserta dari berbagai kalangan itu menghadirkan narasumber Ketua DPP LPM, Andien Aczha Nasrudin, Prof Dr Sufian Hamim, Sekretaris Apindo Riau Peri Akri MM, Beres Sirait serta Ir Mardianto Manan. Sebagai moderator seminar dipercayakan kepada Dr Seno Andri MSi.

Ketua DPD LPM Riau, T Rusli Ahmad menjelaskan, lima rekomendasi strategis tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dan program kerja. LPM akan menelurkan kajian-kajian strategis pembangunan daerah yang akan disampaikan kepada para staakeholder antara lain pemerintah daerah, dunia usaha dan kalangan kampus. "Lima rekomendasi tersebut akan didalami sampai pada tingkatan teknis. Sehingga dapat dibumikan dalam bentuk program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan dan kenyataan riil di masyarakat," kata Rusli Ahmad yang menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Riau tersebut.

Kelima rekomendasi tersebut yakni, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia LPM yang berada di tingkatan desa/ kelurahan, kecamatan sampai pada tingkatan kabupaten. Penguatan peran kelembagaan LPM sebagai 'otak' dan perancang pembangunan di tingkatan desa/ kelurahan. "LPM ini sebenarnya harus menjalankan fungsi sebagai perancang program yang menjalankan tugas-tugas sebagaimana Bappeda. Ini yang harus dibumikan," kata Rusli Ahmad.

Rekomendasi ketiga yakni penguatan hubungan kemitraan dengan multi stakeholder, terutama pemerintah daerah dan unsur pengambil kebijakan lainnya. Selain itu, kerja sama dan kemitraan strategis antara LPM di berbagai tingkatan dengan dunia usaha untuk pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). "LPM bukan sebagai pengelola CSR itu, tapi sebagai fasilitator dan pembina agar dana-dana CSR dapat diperuntukkan secara tepat dan berdaya guna," tegas Rusli Ahmad.

Sementara, rekomendasi kelima yakni pelibatan aksi partisipasi masyarakat dan fungsionalisasi LPM sebagai mitra strategis pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman yang sama semua pihak terhadap keberadaan LPM, sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. "Otonomi desa yang membumi harus diselaraskan dengan optimalisasi fungsi LPM di tengah-tengah masyarakat. Yakni, menjadikan LPM sebagai ujung tombak pembangunan. Diperlukan penataan lembaga-lembaga masyarakat lain di tingkatan desa/ kelurahan agar saling sinergis, tidak justru saling berebut peran," tegas Rusli Ahmad. (rep1)