Bupati Rohil Sebut Dana PI dan DBH Telah di Gunakan Sesuai Ketentuan.
PEKANBARU - rohilonline.com - Dalam tempo 24 jam terkait dengan Puluhan massa dari Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) yang menggelar aksi demonstrasi damai di depan gedung KPK Jakarta dan Gedung Kejagung. Bupati RohilAfrizal Sintong memberikan keterangan keras dan menuduh bahwa Demo yang menuduh pihaknya Korupsi adalah piknah dan tidak mendasar.
Demikian disampaikan Bupati Afrizal Sintong, kepada media. Kamis (1/8/2024). menurutnya. dalam waktu dan tahun -tahun politik ini pihaknya menghimbau jangan lah menuduh dan apa lagi mempiknah seseorang dengan data yang belum benar hasilnya. sehingga dapat merugikan dan menjatuhkan karakter orang.
"itu aksi demo yang dilakukan di KPK dan Gedung Kejagung atas diri saya oleh massa Inpest tidaklah benar dan sama sekali tidaklah mendasar. dan diduga telah di tunggangi oleh oknum-oknum tertentu di masa tahun politik ini."terang Afrizal Sintong.
Menurut Afrizal Sintong, Bahwa dana PI Rp. 488 Miliar telah sesuai dengan aturan yang di gunakan dan juga terkait dana DBH sawit Rp.39 Miliar itu bukan ke rekening BUMD tapi ke rekening pemerintah daerah dan di gunakan juga sesuai dengan aturan yang berlaku dan dalam penggunaan dana DBH sawit itu juga sudah ada poksi porsi nya.
"Dana Particing Interest (PI) yang bersumber dari PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebesar lebih kurang Rp.488 Miliar Rupiah itu masuk kerekening Pemda Rohil bukan ke rekening Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPR) tertanggal 31 Desember 2023. ini saya pikir sangat kliru dan tidak mendasar,"tegas Bupati
Tambah Bupati, Semua dana yang disampaikan itu juga telah di gunakan untuk beberapa pembangunan di wilayah Rohil seperti pembangunan infrastruktur dan juga untuk BPJS ketenagakerjaan. jadi semua itu di gunakan sesuai aturan dan perundang undangan yang berlaku.
"Saya Bupati tentu sangat hati hati sekali mengunakan dana tersebut. karna secara otomatis jabatan saya adalah pemilik modal di dalam perusahaan tersebut dan setiap tahun itu juga diaudit oleh inspektorat dan BPKP,"tegas Bupati lagi.
dengan adanya demo itu, Lanjut Bupati, pihaknya berpikir sangatlah keliru sekali melakukan demo di KPK dan di kajagung
Karna orang orang yang demo tersebut tiggal di pekanbaru.
"Ganda mora sebagai kordinator aksi dan Lombok str sebagai kordinator lapangan yang tinggal di pekanbaru tentu untuk ke jakarta biaya transportasi nya sangat mahal itu,"tutup Bupati.(rd)
Tulis Komentar