Sehari Jadi Pj Gubri

Hari Ini, Djo Lantik Bupati dan Wabup Inhil

PEKANBARU - Sehari setelah menjadi Pj Gubri, Prof Dr Djohermansyah Djohan yang akrab disapa Djo, tugas pertamanya adalah melantik Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Indragiri Hilir (Inhil) terpilih, HM Warwan-Rosman Malomo pada Jumat (22/11/2013) hari ini. 
 
"Tugas pertama menjabat Gubri telah menanti untuk dapat melantik pasangan Bupati dan Wabup Inhil periode 2013-2018 terpilih," perintah Mendagri Gamawan Fauzi saat melantik Djo sebagai Pj Gubri di Jakarta, Kamis (21/11/2013).
 
Selain mengucapkan sumpah dan janji jabatan untuk memenuhi kewajiban sebagai Penjabat Gubri sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, Djo juga menandatangani Pakta Integritas dan menerima memori jabatan dari Plt Gubernur Riau yang sebelumnya menjadi Wagubri periode 2008-2013 HR Mambang Mit.
 
Seusai dilantik, Djo mengatakan menjadi Penjabat adalah amanah berat yang harus diembannya meski hanya beberapa bulan saja. Namun amanah berat tersebut, katanya akan terasa ringan apabila ia mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di Riau, baik DPRD, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, pers dan masyarakat.
 
"Ada pepatah mengatakan, berat sama dipukul ringan sama dijinjing. Saya kira semua pemangku kepentingan dan masyarakat akan bersama-sama membantu dan mendukung kepemimpinan saya di Riau," ujarnya.
 
Meski diangkat menjadi Pj Gubri, Djo tetap menjabat Dirjen Otda di Kemendagri. "Saya akan banyak berada di Riau dibanding di Jakarta," janjinya. 
 
Djo pun berjanji akan menjalankan amanah dan tanggung jawab serta tugas-tugas utama yang ditekankan Mendagri seperti menyukseskan Pemilukada Riau putaran kedua, terutama bagaimana menghindari keterlibatan PNS mendukung salah satu pasangan calon.
 
"Saya akan bekerja keras. Rencananya hari Senin (25/11/2013), saya akan memimpin apel akbar di kantor gubernur. Saya akan beri penekanan kepada seluruh PNS agar netral dalam Pemilukada Riau," tegasnya. 
 
Menurut Djo, kalau PNS terlibat dalam politik, maka PNS tersebut tidak akan bisa menjadi profesional sehingga program yang akan dijalankan untuk kebaikan rakyat menjadi bias atau distorsi untuk kepentingan perseorangan, kelompok, golongan tertentu. "Jadi ini akan menjadi agenda saya dalam waktu dekat di Riau, karena saya adalah gubernur tanpa Pemilukada," tandasnya. (rep1)