BAGANSIAPIAPI - DPRD Rohil terus berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait belum adanya kejelasan angka pasti berapa jumlah final APBD-P Rohil 2016.

Hal ini dilakukan pasca dilangsungkanya rapat tertutup DPRD Rohil dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beberapa waktu lalu guna membahas keberlangsungan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyampaian rancangan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan ABBD Tahun 2016. Defisit anggaran dan gamangnya pemerintah dalam menentukan anggaran perubahan, sudah tentu juga mempengaruhi berbagai sektor riil di Rohil. Salah satunya adalah keberlangsungan pembangunan di Rohil ini.

Beberapa kegiatan pembangunan baik fisik akan terancam ditunda sementara waktu. Menurut Wakil Ketua DPRD Rohil Suyadi ada kendala yang membuat daerah belum mampu melakukan aplikasi pembangunan. Salah satunya adanya kendala di Kemenkeu karena kurangnya koordinasi dengan Pemkab dan DPRD terkait sisa anggaran.

Asumsi awal Pemkab dan DPRD Rohil, masih ada sisa dana untuk Rohil sekitar Rp400 miliar, namun setelah seluruh ketua Fraksi di DPRD dan TAPD Rohil bersama-sama ke Kemenkaeu meminta penjelasan, ternyata setelah dijelaskan oleh Kemenkeu sisa dana yang ada untuk Rohil hanya Rp433 juta. Jadi ekspaktasi APBD Rohil yang diperkirakan sebesar Rp2,9 triliun menjadi Rp2,3 triliun.

“Ada kesalahan komunikasi, pada dasarnya Kemenkeu sudah betul. Saat ini Pemkab sedang menggodok kembali dengan meluruskan komunikasi yang rancu ini. Kita minta pada Kemenkeu agar anggaran bisa ditambah kembali. Akan tetapi kalau kalau memang ada pengurangan dana dari pusat, mau gak mau apa yang ada kita manfaatkan semaksimal mungkin,” kata Wakil Ketua DPRD Rohil Suyadi. Selasa (1/11)

Dengan ketersediaan dana yang ada saat ini, DPRD Rohil berharap Pemkab bisa melaksanakan kegiatan yang bersifat prioritas saja terlebih dahulu. Tentang proyek yang belum dilelang, bisa dilanjutkan pada anggaran 2017 nanti. Untuk APBDP, DPRD berharap secepatnya dilakukan pengesahan, berhubung sebentar lagi akan membahas KUA PPAS APBD murni 2017.(adv/DPRD)