PEKANBARU - Menjelang pilpres, 9 Juli 2014, pemantauan terhadap aksi-aksi kelompok radikalisme perlu dilakukan. Ini untuk memastikan tidak ada indikasi-indikasi yang dapat mempengaruhi pesta demokrasi tersebut.
Langkah tersebut diwujudkan dengan melakukan koordinasi bersama pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Untuk di Riau, Pemerintah Provinsi Riau belum menemukan aksi radikalisme.
Informasi itu disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau Nizhamul, Selasa (17/6) di Pekanbaru. Menurutnya, masalah radikalisme ini menjadi pembahasan intensif di Kesbangpol di seluruh Indonesia.
‘’Masalah radikalisme ini memang menjadi persoalan serius, terutama menjelang pilpres ini. Karena itu, Dirjen Kesbangpol Pusat sudah mengimbau kepada kita bersama Kominda (komite intelijen daerah, red) untuk memantau indikasi adanya aksi dari kelompok-kelompok radikal ini,’’ tuturnya.
Saat ditanyakan tentang kemungkinan mulai munculnya aksi radikalisme di Riau, Nizhamul mengaku sejauh ini belum ada terpantau. Ia berharap pengawasan tetap terus dilakukan secara maksimal, sehingga bibit-bibit radikalisme tidak sempat berkembang.
Lebih jauh Nizhamul mengatakan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan seluruh kabupaten/kota untuk peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Maupun antisipasi terhadap munculnya aksi radikalisme. Terutama, di daerah-dareah perbatasan yang rentan dengan terjadinya rawan konflik.
Mantan Kepala Satpol PP Provinsi Riau itu mengatakan, ciri-ciri aksi radikalisme ini berawal dari adanya gerakan basis keagamaan. Namun, kemudian berkembang menjadi gerakan-gerakan yang bertujuan untuk kepentingan kelompok tertentu.
‘’Peranan dari masyarakat memang sangat diperlukan dalam hal ini. Begitu mengetahui adanya aksi-aksi kelompok tertentu yang mencurigakan, langsung laporkan ke pihak yang berwajib,’’ ungkap mantan staf ahli Gubernur Riau itu.(rep05/rpc)