Jakarta : DPR telah bulat menyetujui Rancangan APBN Perubahan 2013. Dengan ini, maka rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat restu dari anggota dewan. Sebagai anggota koalisi pendukung pemerintahan yang menolak kebijakan ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun menyerahkan nasib 3 menterinya kepada Presiden SBY.
"Kami sudah perjuangkan konstituen. Soal menteri kami serahkan, tentu Presiden akan mempertimbangkan secara bijak," kata Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Hakim menuturkan, persoalan menteri-menteri kader PKS merupakan hak prerogatif Presiden. Keputusan apapun, baik nasib menterinya maupun kepastian kenaikan harga BBM, PKS sudah memperjuangkan aspirasinya. Dan langkah tersebut merupakan bukti ketetapan sikap PKS yang tak sekadar mencari muka jelang Pemilu 2014.
"Kami disumpah untuk memperjuangkan kosntituen kami, terlepas apa hasilnya itu merupakan proses demokrasi dan telah dilakukan di DPR ini dan keputusan telah diambil, kami hargai," ujarnya.
"Kami sejak awal ingin memperjuangkan," pungkas Hakim.
Dalam rapat paripurna penetapan RAPBN-P PKS tetap tegas menolak. Sebanyak 51 anggota Fraksi PKS yang hadir dalam rapat paripurna kompak menolak pengesahan RAPBNP ini.(rep03)