PEKANBARU  - Sudah memasuki bulan ketiga pemerintahan di Bumi Lancang Kuning berjalan tanpa pejabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau.

Aparat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pun harus memutar otak untuk memaksimalkan pelayanan publik di tengah keterbatasan tanpa adanya Sekdaprov, pascapensiunnya Wan Syamsir Yus pada 1 April lalu.

Kondisi itu menjadikan kinerja pemerintahan pun terus memburuk hingga medio 2013 ini. Ini bisa dilihat, hingga pertengahan tahun ini realisasi kinerja satuan kerja (Satker) di lingkungan Pemprov hanya berkisar 7-15 persen.

Banyak pihak menyesalkan berlarutnya kondisi ini. Seperti tokoh masyarakat Riau yang juga Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Al azhar berpendapat, tidak adanya Sekdaprov dalam roda pemerintahan di Riau secara keseluruhan sangat mengganggu.

Sementara kondisinya pihak pusat tidak pernah memberikan kepastian.  ‘’Seharusnya jangan sampai dibiarkan berlarut, kalau memang tidak diterima, sampaikan, beri arahan selanjutnya, sehingga kekosongan tidak berkepanjangan,’’ tegasnya.

Budayawan Riau ini menambahkan, apa yang dilakukan oleh pusat melalui Kemendagri merupakan bagian dari kezaliman yang tersistematis. Sehingga muncul banyak pertanyaan-pertanyaan miring kenapa tidak ada kejelasan hingga kini. ‘’Ada apa dengan Mendagri ini sekarang?’’ sambungnya.

Bahkan, Al azhar berpendapat lebih keras, dimana jabatan Sekdaprov yang semestinya adalah jabatan karir di kalangan birokrat seharusnya jangan dikaitkan dengan politisasi.

‘’Jangan memancing-mancing, karena harusnya Sekdaprov bukanlah jabatan politis, tapi kenapa terkesan di politisasi?’’ sambungnya.

Menurut Al azhar, ada penilaian kalau Mendagri Gamawan Fauzi menganggap, Riau ini masih dalam tatanan Sumatera Tengah, dimana ketika itu berada di bawah lingkup sepenuhnya satu wilayah saja.

Hal inilah yang harusnya dibuang jauh-jauh sehingga Riau sebagai negeri Melayu dapat porsi lebih baik sebagai salah satu provinsi penyumbang devisa.

Sementara itu, Budayawan Riau yang juga Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Dr (HC) Tenas Effendy mengemukakan kekosongan Sekdaprov Riau sepatutnya tidak terjadi. Dan memang kunci utama semuanya berada di pusat.

‘’Ibarat pepatah, Riau ini sedang digantung tak bertali. Janganlah seperti itu, seharusnya ditegaskan segera agar dikeluarkan hasilnya, kalau memang tak layak apa langkah selanjutnya,’’ kata Tenas.

Tenas lebih lanjut mengimbau agar seluruh pihak dapat bijak mengambil keputusan dan mencarikan solusi-solusi atas apa yang tengah melanda Pemprov Riau saat ini.

‘’Gubri sedang ada masalah, Wagubri sedang disibukkan dengan proses Pilgubri dan Sekda kosong, ini sudah sangat berdampak buruk terhadap kinerja. Jadi pusat harus menyikapi dengan bijak persoalan ini,’’ lanjutnya.

Tokoh masyarakat Riau lainnya, Kazzaini Ks yang juga merupakan Ketua Dewan Kesenian Riau (DKR) menginginkan prosesnya penetapan Sekdaprov segera diputuskan. Karena pemerintahan dinilainya lumpuh dan terganggunya kinerja aparatur birokrat di daerah.  

‘’Kami sebagai masyarakat meminta agar Mendagri bisa segera memproses. Apapun hasilnya tolong disampaikan segera,’’ tegasnya.

Asisten III Setdaprov Riau Hardy Djamaluddin mengakui, penyerapan anggaran memang jauh lebih rendah dibanding 2012 untuk Semester I. Dimana kurang dari 20 persen untuk anggaran, meskipun realisasi fisik sudah mencapai hampir 50 persenan.

‘’Pengaruh Sekda dengan rendahnya penyerapan anggaran pasti ada. Karena banyak hal yang menjadi terkendala. Tidak hanya anggaran sebenarnya, Sekda itu koordinator SKPD, sehingga banyak keterbatasan dengan kekosongan yang berlarut sekarang ini,’’ jelasnya. Demikian pula terkait pencairan beberapa dana hibah yang semestiya, jika posisi Sekda ada, maka sudah rampung lebih awal.

 ‘’Penyusunan APBD-P misalnya, memang harus ada Ketua TAPD yakni Sekda, suatu organisasi yang membantu penyusunan perubahan, diketuai Sekda. Jadi tidak bisa wakil ketua, dalam hal ini Asisten III untuk berhadapan dengan Banggar, kalau pun ada solusi hukum tentu akan memakan waktu lama,’’ sambung Hardy.

Di sisi lain, Kepala Biro Keuangan dan Biro Hukum Setdaprov Riau Jonli mengatakan sedang mempersiapkan laporan ke Gubernur Riau. Ini dilakukan, karena proses pencairan anggaran di Sekretariat Daerah Provinsi Riau terkendala.

‘’Memang untuk menandatangani Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPMGU) tidak bisa diproses. Ini yang menjadi kendala kita,’’ tutur Jonli dilansir riaupos.co.id.

Sementara itu Komisi A DPRD Riau mengirimkan surat ke Kemendagri untuk segera menetapkan Sekdaprov Riau. Ketua Komisi A DPRD Riau Masnur SH mengatakan, pembiaran yang dilakukan Kemendagri tidak beralasan dan sudah tidak sesuai dengan aturan lagi dan menyebabkan kinerja Pemprov Riau menjadi buruk.

Pernyataan tersebut menyusul pertemuan DPRD Riau dengan beberapa SKPD Provinsi Riau, Senin (10/6). Dari pertemuan itu, Masnur mengetahui, bahwa realisasi dari program kerja masing-masing SKPD hanya mencapai 15 persen, bahkan ada yang baru 7 persen.

‘’Kita juga ingin membangun Riau, tapi ini yang terjadi, Sekda tidak kunjung ditetapkan, inikan tidak konsisten, ada apa sebenarnya,’’ kata Masnur.(rep2)