Krisis Listrik

Masyarakat Diharap Tidak Rusak Aset PLN

PEKANBARU - Meskipun warga di daerah lain seperti di Sumatera Utara sampai merusak kantor PLN sebagai wujud kekecewaan akibat pemadaman listrik, diharap peristiwa seperti itu tidak terjadi di Riau.

Harapan itu disampaikan Humas PLN Wilayah Riau Kepri, Syairul, Jumat (20/9/2013) melalui selulernya.  "angan sampai hal itu terjadi, karena masyarakat juga yang rugi kalau terjadi pengrusakan," katanya menjawab wartawan.

Menurut Syairul, pemadaman listrik yang terjadi saat ini disebabkan karena debit air di beberapa PLTA  kritis, sehingga pembangkit tidak bisa beroperasi secara maksimal. "Saat ini PLTU Ombilin yang memiliki daya 100 MW dalam masa pemeliharaan, sementara yang di Teluk Lembu II yang memiliki kapasitas 17 MW dalam perbaikan. Diharapkan bulan Oktober selesai semua," ungkap Syairul.

Dalam kondisi normal, kata Syairul,  kapasitas listrik di Riau sebesar 305 MW, sementara beban puncak sebesar 450 MW. "Berarti masih defisit sebesar 145 MW, itu jika tidak ada kerusakan," terangnya. "Mudah-mudahan bulan oktober pembangkit yang masih dalam tahap perbaikan maupun perawatan sudah bisa beroperasi," harap Syairul.

Seringnya, pemadaman listrik di Riau dengan alasan kerusakan pembangkit membuat DPRD angkat bicara. "Persoalan listrik inikan masalah lama dan sudah  dipansuskan, alasan PLN banyak seperti kurangnya sumber energi terutama pada saat musim kemarau," kata  Sekretaris Komisi IV  DPRD Kota Pekanbaru M Sabarudi

Menurutnyam DPRD Pekanbaru sebelumnya sudah mendorong PLN apabila terjadi permasalah listrik seperti kurangnya daya saat kemarau, maka disediakanlah genset untuk solusi jangka pendek. "Sekarang ini sudah memasukin musim hujan, masalah PLN ini interkoneksi yang artinya persoalan listrik itu sama, di Palembang tidak ada masalah kok di Pekanbaru ada," kata Sabarudi.

Sabarudi mendesak agar General Manager PLN Wilyah Riau Kepri dan General Manager PLN Pekanbaru mundur dan meminta kebijakan kepada PLN pusat."Fungsi kita kan sebagai pengontrol kebijakan, apalagi kebijakan PLN ini kebijakan nasional. Tapi secara khusus PLN lah yang bertanggungjawab atas krisis listrik yang ada di Riau saat ini. Apapun yang terjadi tetap tanggungjawab PLN, kalau tidak mampu ya katakan tidak," kata Sabarudi. (rep1)