PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengaku optimis bisa mengelola Blok Siak dari PT Chevron Pacifik Indonesia (CPI) yang akan berakhir masa kontraknya, 27 November mendatang. Pengelolaan ini akan ditangani PT Riau Petroleum (RP) yang telah menemui Wakil Menteri (Wamen) ESDM Susilo Siswo Utomo di Jakarta bersama Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau Burhanuddin, Rabu (17/7).

Bahkan, pertemuan itu menindaklanjuti proposal yang diajukan PT RP dan Pemprov Riau dalam merebut pengelolaan Blok Siak. Selain bertemu Wamen ESDM, jajaran Direksi PT RP bersama join venturanya PT Ekamaro Sakti, juga bertemu dengan pejabat tinggi lainnya di Kementerian ESDM, khususnya Ditjen Migas.

"Bersama kita (Pemprov Riau, red), jajaran Direksi PT RP sudah bertemu dengan Wamen untuk berkonsultasi merebut pengelolaan minyak Blok Siak. Kini, proposal yang diajukan tengah diverifikasi oleh Ditjen Migas di Kementerian ESDM," ujar Burhanuddin.

Sebutnya, dalam mengelola ladang minyak, PT RP dan PT Ekamarko Sakti sudah tidak diragukan lagi dan telah memiliki nilai poin tambah. "Tinggal upaya menyakinkan Pemerintah Pusat bahwa Pemprov Riau mampu mengelola ladang minyak itu. Bahkan banyak juga dokumen perusahaan lain yang berminat mengelola ladang minyak itu jika lepas dari PT CPI, apalagi kita sudah menangani Blok Langgak, Bumi Siak Pusako (BSP)," terangnya.

Selain itu, Burhanuddin mencontohkan semangat otonomi daerah yang dilakukan perlu ditegakkan dengan mengelola Blok Siak. "Makanya kita komitmen mengelola Blok Siak," timpalnya. (rep/01)