ROKAN HILIR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi B minta Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengantisipasi keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat adanya penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Intinya, kita ingin ada solusi, sehingga ASN, termasuk DPRD secepatnya bisa gajian," ungkap Anggota DPRD Rokan Hilir Mulkan Muhamad, Kamis (23/2/2017).

Mulka berpendapat bahwa masalah keterlambatan pembayaran gaji ASN ini kerap terjadi saat awal tahun. Ditambah lagi dengan adanya penyesuaian tahun anggaran, mengingat ada proses verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penyesuaian nomenklatur OPD.

"Hanya saja, Pemkab Rohil tetap harus lebih cepat melakukan antisipasi. Sebab, keterlambatan pembayaran gaji ini jelas membuat ASN cemas, terutama ASN yang golongannya masih rendah," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang kita terima, lanjutnya, bahwa mereka (ASN, red) belum terima gaji sejak Januari 2017 atau sudah dua bulan hingga sekarang sudah mau masuk bulan ketiga.

"Demikian pula halnya dengan tenaga kontrak dan honorer, kasihan mereka. Sebagai wakil rakyat, kita hanya bisa menghimbau kepada pihak Pemkab, carikan solusi lebih cepat, supaya semuanya," kesal Mulkan.(rd/ar)