BAGANSIAPIAPI - Paripurna pandangan fraksi atas RAPBD-P 2016 berlangsung alot. Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya yang dibacakan Leonard Situmorang menyoroti perencanaan pembangunan. Menurut Fraksi Gerindra, perencanaan pembangunan daerah harus disusun dengan sangat konkrit.

Hal ini menunjukkan sejauh mana tingkat kebijakan Pemda dalam menentukan pembangunan yang prioritas, sehingga struktur pada APBD bisa menunjukkan ke mana arah yang akan dibawa.

Sejatinya, kata Leonard membacakan pandangan fraksi, kebijakan pembangunan yang diajukan oleh Pemda Rohil harus beroreantasi pada kebijakan publik. Jangan ada lagi pertanyaan yang mengacu tentang pembangunan yang mengarah pada skala prioritas atau hanya kebijakan sepihak saja.

“Pada hakikatnya APBD merupakan kebutuhan mendasar suatu daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan secara sinergi dan penuh tanggung jawab. Selain itu APBD juga merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Beranjak dari ini, kami Fraksi Gerindra mendorong penuh Pemda untuk memanfaatkan secara optimal semua pendapatan serta penerimaan untuk memajukan program prioritas yang bermuara langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ kata Leonard. belum lama ini.

Masukan dari Fraksi Gerindra kepada Pemda, tentang kebijakan yang ditelah dilaksanakan pemerintah terkait meningkatkan PAD. Semua elemen pemerintahan harus bersinergi untuk meningkatkan PAD, sehingga efektifitas anggaran bisa terlaksana dengan baik.

Kendati PAD Rohil diproyeksikan menurun hanya Rp 108.176.179.123 dari sebelumnya Rp 179.187.169.328, Fraksi Gerindra tambah Leonard secara bersama-sama dengan seluruh fraksi DPRD tentu memiliki fungsi serta peran yang sangat strategis sehingga secara serius akan mengawal kebijakan publik.

“Selain itu kami juga mempertanyakan efektifitas Pemda terkait realisasi anggaran yang hingga akhir tahun ini, yang sama-sama kita ketahui bahwa waktu realisasinya sangat tipis sekali. Dengan ini kami sarankan agar sasaran realisasi APBD perubahan, betul-betul menyentuh dan berpihak kepada kebutuhan vital masyarakat. Selain itu ke depannya masing-masing SKPD juga bisa melakukan gerakan penghematan anggaran,” tutup Leonard.(adv/DPRD)