PEKANBARU - Hingga setakat ini, posisi Sekdaprov Riau masih kosong pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus per 1 April 2013 lalu. Anggota DPRD Riau menilai kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintah Riau.
Salah satunya diungkapkan oleh anggota Komisi B DPRD Riau, Noviwaldi Jusman, Jumat (5/4). Menurutnya, posisi Sekda sangat sentral di tubuh pemerintahan Provinsi Riau. Posisi Sekda adalah leader dari administrasi Pemerintahan Provinsi Riau.
Bahkan Noviwaldi mengibaratkan, kekosongan Sekda ini Pemprov Riau bisa terkena stroke atau mati sebelah. Dengan kosongnya posisi Sekda tersebut, efek sampingnya adalah masalah anggaran-anggaran anggota DPRD Riau, otomatis tidak dapat dicairkan.
"Imbas paling dekat ya terhadap kegiatan dewan sendiri. Anggaran-anggaran untuk kegiatan kita bakal sulit dicairkan. Karena pencairan tersebut dapat terealisasi salah satunya melalui Sekda," ujar politisi Partai Demokrat ini.
Noviwaldi mengharapkan Pemprov Riau dapat secepatnya merekomondasikan nama untuk posisi Sekda defenitif. Menjelang mendapatkan Sekda definitif perlu diajukan Plt. Karena proses ke Mendagri nantinya, akan memakan waktu beberapa hari.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Syafruddin Sa'an, memaparkan, Posisi Sekda identik dengan administrasi. Secara otomatis dengan kosongnya Sekda tersebut dapat menghentikan putaran roda pemerintahan Riau saat ini. " Dengan kosongnya posisi Sekda dapat menghentikan roda pemerintahan Provinsi Riau saat ini," paparnya. (rep01)