Bupati Rokan Hilir H Suyatno mengingatkan pada pejabat di daerahnya agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, apalagi terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial.
Hal itu diungkapkannya usai mengikuti acara rakor Forkominda di Polres Rokan Hilir, belum lama ini. Bupati menyampaikan, seluruh administrasi baik lelang tender proyek serta pencairan anggaran akan secepatnya diselesaikan namun harus melalui beberapa tahapan maupun proses. Karena Pemkab selalu berhati-hati supaya tidak terjebak dan bermasalah di belakang hari.
Dikatakan Bupati, bentuk kehati-hatian Pemkab dengan cara melakukan konsultasi dengan BPK RI, BPKP dan Biro Keuangan. Apalagi tahun ini, pemerintah mengalokasikan bantuan sosial dengan anggaran yang cukup besar. Pemerintah akan melihat bagaimana teknis pencairan dan prosesnya seperti apa.
''Kita juga akan mencari payung hukumnya,'' ujarnya.
Suyatno mencontohkan, bantuan untuk pos BNK hingga kini belum bisa dicairkan padahal sudah dianggarkan dalam APBD. Alasannya, karena pemerintah sedang melakukan konsultasi ke sana kemari karena ini menyangkut bantuan dana sosial yang akhir-akhir ini sudah menjadi sorotan publik maupun penegak hukum di Indonesia.
''Saya juga sampaikan bahwa jangan sampai ada lagi isu yang berkembang di masyarakat terkait permasalahan keuangan daerah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Semuanya sudah saya serahkan kepada masing masing satker,'' katanya.