Pekanbaru-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta kepada pemerintah provinsi setempat menyediakan mobil dinas dengan sistem pinjam pakai sebagai solusi setelah pengadaan kendaraan untuk anggota dewan dibatalkan.
"DPRD sudah ditegaskan bahwa memang tidak dibenarkan ada mobil dinas kecuali pimpinan, bisa saja DPRD mendapat mobil dinas melalui proses pinjam pakai karena DPRD merupakan bahagian dari pelaksana kepemerintahan," kata Suparman ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Jumat.
"Mobil dinas yang digunakan tidak diatur jenis dan mereknya apa," katanya.
"Mobil dinas memang perlu, karena Provinsi Riau berbeda dengan provinsi lainnya, Riau berasal dari daerah-daerah, DPRD mau ke Kabupaten Rokan Hulu untuk meninjau banjir maka perlu mobil dinas, begitu juga dengan Kabupaten Indragiri Hilir dan lainnya," ujarnya.
Menurut dia, hal ini mungkin perlu disikapi secara arif oleh semua elemen, bahwa bukan berarti penghematan itu DPRD tidak dibenarkan memakai kendaraan mobil dinas tetapi jika mobil tersebut dibutuhkan sebagai pengabdian kepada masyarakat terhadap daerah maka tidak ada masalah.
"Banyak beberapa permasalahan tentang sorotan dari beberapa elemen terhadap DPRD, dan Pekanbaru hari ini lagi mengadakan lelang bahkan Rp5,7 miliar untuk pimpinan dan tidak ada masalah tetapi DPRD sendiri yang Rp3,1 Milyar menjadi masalah," katanya.
Dia juga mengatakan, DPRD Provinsi Riau memahami kondisi masyarakat hari ini serta menginginkan fungsi dan pengabdian DPRD betul-betul ekstra keras.
"DPRD juga butuh fasilitas untuk menunjang kinerja, seperti mobil operasional, namun jika tidak dibenarkan untuk menggunakan mobil dinas secara kelembagaan, tetapi DPRD juga ingin dipinjampakaikan," katanya.
Mobil itu digunakan agar anggota DPRD dapat melakukan fungsinya sampai ke pelosok di daerah-daerah riau.
Dia juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau mampu mengadakan mobil dinas tersebut karena Riau mempunyai APBD lebih dari Rp8 trliyun, dan rakyat juga menginginkan kami hadir di tengah mereka.
"DPRD akan melakukan sebuah program hearing Publik di desa-desa, kecamatan dan di daerah lainnya, jika mobil tidak ada bagaimana anggota DPRD mau datang untuk meninjaunya," ungkapnya.
Dia juga mengharapkan dengan kondisi seperti ini pemerintah Provinsi Riau bisa mencarikan solusi yang terbaik agar fungsi kelembagaan bisa berjalan dengan normal.(rep05/ant)