PEKANBARU - Rencana alih kelola Danau Buatan yang kini bernama Bandar Kayangan Lembah Sari milik Pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) belum jelas duduk persoalannya. Pasalnya, inventarisir aset dari Dinas Parawisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) sampai saat mentok tak tentu arah.
Akibatnya, alih kelola ke PT SPP yang akan dilakukan secara resmi oleh Walikota Firdaus MT belum dapat dilakukan dipenghujung tahun ini. Untuk itu, pekan depan ketiga Satuan Kerja (Satker) itu akan dipangil Pemko untuk menjelaskan kendala yang dihadapi.
Hal ini dikatakan Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pekanbaru, Raja Dorman Djohan di kantor Walikota, Rabu (4/12/2013). Dirinya mengaku, sampai saat ini belum menerima inventarisir aset Danau Buatan.
"Masih menunggu daftar invesntarisasi aset dari Disparbud, Dispora dan Dinas PU. Dari rapat koordinasi kita terakhir, ketiga satker itu mengaku masih ada pelaksanaan kegiatan fisik di Danau Buatan termasuk pemeliharaan proyek yang belum tuntas. Mestinya bila masa pemeliharaan sudah harus berakhir jelang tutup tahun ini. Karena, satker yang bersangkutan harus menyerahkan laporan kegiatan kepada Walikota supaya bisa segera diputuskan pengelolaan selanjutnya," terang Dorman.
Melihat kondisi obyek wisata Danau Buatan saat ini yang tak terurus, sangat disayangkan. Paling tidak, kondisi ini merugikan Pemko dibidang pemerliharaan aset yang ada. "Kita sudah targetkan awal tahun 2014 mendatang pengalihan kelola dilakukan," timpalnya.
Pentingnya data aset Pemko yang ada di Danau Buatan, sambungnya, untuk memperjelas adminitrasi sebelum alih kelola dilakukan. "Jika dalam minggu ini inventarisir aset tersebut belum diserahkan oleh tiga Satker, kita akan kembali memanggilnya. Karena ini perlu dipertanyakan," tegas Dorman. (rep1)