Jakarta-Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF) Bambang Brodjonegoro menilai membiarkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) subsidi tetap di kisaran Rp 4.500 per liter tidak mendidik rakyat. Pasalnya, harga itu membuat masyarakat lupa fakta bahwa Indonesia kini bukan lagi produsen minyak.

Efek lainnya, masyarakat tidak berusaha menggunakan energi alternatif. BBM tentunya bukan sumber daya yang bisa diperbarui.

"Dengan Rp 4.500 kita lupa premium ini non-renewable energy. Seakan suplainya melimpah, akan ada terus, itu menciptakan kebiasaan jelek, kita enggak peduli sama anak cucu kita. Kita kira nanti akan nemulah pengganti bensin," ujar Bambang dalam diskusi Mandiri Investor Forum, di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (15/5).

Bambang pun mengingatkan bahwa produksi minyak nasional sudah jauh menurun. Ini menjadi masalah pelik ketika di saat yang sama konsumsi BBM semakin meningkat.

"Yang suka dilupakan, kita pernah produksi sampai 1,5 juta barel per hari, bahkan masuk anggota OPEC. Sekarang sudah tinggal separuhnya (produksi), namun konsumsinya dua kali lipat dari zaman kita produksinya 1,5 juta, ini yang harus disadari," ungkapnya.

Hambatan besar yang akan dihadapi pemerintah dalam menaikkan harga BBM berada pada tahap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pandangan politikus, menurutnya, sama terlenanya dengan masyarakat dan hanya melihat soal subsidi premium sekadar utak-atik anggaran.

Dia menyebutnya kebijakan energi di atasi dengan akuntansi, dan tema itu dia harap tidak muncul dalam diskusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang dibahas bulan ini.

"Itu yang ingin kita angkat, supaya APBN-P diskusinya tidak akuntansi, bukan sekadar anggaran kurang Rp 20 triliun, lalu dicarikan dari anggaran lain. Kita inginnya diskusi komprehensif," jelasnya. (rep02)