Argumentasi soal DPKTb Dimentahkan MK, Tim Prabowo Kecewa
Jakarta-Anggota tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburokhman menyayangkan pandangan majelis hakim konstitusi yang menyatakan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) tak melanggar hukum. Menurut Habiburakhman, Mahkamah Konstitusi (MK) tak konsisten dalam menyikapi DPKTb.
Ia menjelaskan, DPKTb merupakan norma baru dalam penyelenggaraan pemilu yang oleh MK diperbolehkan, tetapi harus menggunakan KTP dan kartu keluarga (KK). Namun, dalam putusan sengketa hasil Pilpres, MK tak menyinggung banyaknya pemilih dala DPKTb yang tak menggunakan KK saat akan memberikan hak suaranya.
"Sejauh ini cukup kecewa, pemilih dengan KTP tapi tanpa KK itu jadi catatan," kata Habiburokhman, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Saat membaca putusan sidang sengketa Pilpres, Mahkamah menyatakan bahwa DPKTb tak melanggar hukum karena tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan telah disosialisasikan pada masyarakat.
Selain itu, Mahkamah menilai DPKTb juga memberikan ruang bagi pemilih yang telah memiliki syarat memilih, tapi tidak terdaftar sebagai pemilih. (rep05)
LAINNYA
- 2 Calon Kepala Daerah di Dumai Masih Ada Hutang
- Sosialisasi No Urut, PKS Sebarkan 'Surat Cinta' Anis Matta
- Alamak, Caleg Ini Ingin Legalkan Lokalisasi
- Sekarang Pendukung Rhoma Irama Berbalik Mendukung Prabowo
- PKS Ikut-ikutan Sebut Jokowi Capres Boneka
- Gara-gara Nyapres, Warga DKI: Ternyata Jokowi Serakah
Tulis Komentar