PEKANBARU-Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, secara resmi mencanangkan Gerakan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun di seluruh wilayah Provinsi Riau, Kamis (2/5). Seluruh pemerintah kabupaten/kota, BUMN dan BUMD, perusahaan swasta diimbau ikut mensukseskannya.

Gerakan Wajar 12 Tahun ini dicanangkan tepat saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang juga jatuh tanggal 2 Mei kemarin. Dalam kesempatan itu, Gubri menandatangani prasasti yang menandakan dimulainya Wajar 12 Tahun di Riau.

"Kita ingin membangun pendidikan yang bermutu, unggul serta berkualitas. Pasalnya, kualitas pendidikan menentukan jati diri bangsa kita," tutur Rusli Zainal di hadapan ribuan siswa, guru-guru, para bupati dan walikota se-Riau, para kepala dinas di lingkup Pemprov Riau, dan unsur muspida Riau lainnya.

Dijelaskan Rusli, pendidikan bukan hanya harus berkualitas, tapi juga harus berkeadilan sehingga bisa dinikmati seluruh anak-anak di usia sekolah di Riau. "Untuk itu, saya mencanangankan Gerakan Wajib Belajar 12 Tahun di seluruh wilayah Provinsi Riau," katanya.

Rusli juga menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota agar mensosialisasikan gerakan ini hingga ke pelosok-pelosok. "Kita tak menginginkan ada lagi anak yang tidak bersekolah. Karena itu, perlu disosialisasikan gerakan ini secara menyeluruh," tegas Rusli.

Menurut Rusli, peningkatan kualitas SDM sudah menjadi tuntutan zaman. "Sejarah telah membuktikan, bangsa yang besar tidak ditentukan dari sumber daya alamnya, tapi dari kualitas SDM-nya," paparnya.

Usai peringatan Hardiknas, Kepala Dinas Pendidikan Riau, HM Wardan menjelaskan, walau pencananagan Wajar 12 Tahun dilakukan kemarin, namun pelaksanaannya baru dimulai pada tahun 2014 mendatang.

"Untuk itu di tahun ini, kita harus mempersiapkannya. Misalnya dengan mendata siswa di seluruh Riau, sarana dan prasarana, termasuk penganggaran Gerakan Wajar 12 Tahun di APBD 2014," papar Wardan.
 
Wardan optimis gerakan ini akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Apalagi, Riau telah sukses dengan Wajar 9 Tahun yang dicanangkan pada tahun 2009 lalu. "Ini butuh kerja keras dan kerja sama semua pihak, tidak hanya pemerintah daerah namun juga swasta dan masyarakat,” ucap Wardan.

Sementara itu, tokoh pendidikan Riau, Djauzak Ahmad, menilai Wajar 12 Tahun bukan pekerjaan mudah. Pemerintah daerah harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkannya. Pasalnya, data pendidikan di Riau masih sangat minim.

"Begitu juga dengan sarana prasarana pendukung. Selain itu, juga perlu diperhatikan masih ada keengganannya orangtua menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang SMA, khususnya di daerah terpencil," ujar mantan Kanwi P dan K Riau ini.    

Tokoh pendidikan Riau lainnya, Soemardi Taher, berharap Gerakan Wajar 12 Tahun jangan hanya sebatas hanya omongan politis saja. "Pemerintah harus serius mewujudkannya agar tidak ada lagi anak di Riau yang tidak lulus SLTA," papar mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Riau ini seperti dilansir metroriau.

Dengan pencanangan gerakan Wajar 12 Tahun, lanjut mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia ini, maka seluruh biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu harus ditiadakan. "Seluruh anak harus sekolah. Mereka yang tidak mampu harus ditanggung pemerintah. Sekarang ini, apakah pemerintah siap menganggarkan dananya," tanya Taher. (rep02)