PEKANBARU - Tahun 2013 adalah tahun kegagalan bagi Riau. Mulai dari masalah konflik agraria yang banyak tak tuntas, kemelut Pilgubri, kegagalan merebut blok migas Siak, hingga banyaknya pejabat yang terlibat kasus korupsi adalah tolok ukur yang nyata.

 

Hal ini terungkap dalam acara Refleksi Akhir Tahun PWI Riau yang digelar Senin (30/12) di auditorium Pustaka Wilayah Riau Soeman HS. Penilaian ini diungkapkan Ketua Harian LAM Riau Al Azhar yang menjadi salah satu narasumber dalam acara ini. ''Tahun 2013 adalah tahun kegagalan bagi Riau, '' ungkap Al Azhar lugas di hadapan para awak media yang hadir. Pernyataan ini juga disampaikannya dengan uraian tentang kondisi Riau sepanjang tahun 2013.

 

Dia mengatakan, hampir 90% pengaduan yang disampaikan masyarakat Riau ke LAM Riau adalah persoalan agraria. Riau memang sarat dengan masalah ini dari tahun ke tahun. Tingginya migrasi pendatang ke Riau dan rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Riau jadi faktor pemicu selain faktor-faktor lainnya. ''Bila tak ada upaya signifikan dalam tata kelola, baik ruang dan SDA, maka konflik-konflik Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Riau bisa lebih dahsyat lagi dari yang terjadi sekarang. Riau akan terus jadi padang perang horizontal,'' bebernya seperti dikutip dari halloriau.com.

 

Selain kegagalan dalam menyelesaikan konflik agraria, Riau juga dinilai gagal dalam hal mempertahankan marwahnya. Ini bersangkutan dengan blok Migas Siak yang gagal direbut oleh Riau. ''Migas di Blok Siak tak hanya masalah ekonomi bisnis semata. Tapi masalah marwah Riau. Untuk merebutnya saja dari tangan asing Riau tak sanggup,'' ungkap Al Azhar lagi.

 

Tak sampai di situ, dia juga menyoroti rentetan pejabat-pejabat di Riau yang terlibat kasus korupsi. Baik pejabat di tingkat kabupaten/kota maupun yang berada di jajaran Pemprov Riau. ''Tahun 2013 adalah tahun memilukan. Anak-anak negeri ini berarak-arak masuk ke Pengadilan Tipikor,'' ungkapnya pelan sembari memperlihatkan raut kecewa.

 

Selain kasus korupsi, Riau juga dinilai gagal menyelenggarakan pesta demokrasi yang sukses dalam Pilgubri kemarin. Ini bisa dilihat dari tingginya jumlah pemilih yang Golput. Juga soalan serapan APBD Riau yang rendah, menjadi tolok ukur gagalnya Riau di 2013. Tercatat Rp 1 Trilliun lebih dana anggaran Riau yang tidak terserap.

 

Pada bagian lain, Al Azhar meminta agar para petinggi di negeri Bumi Lancang Kuning akur dan tidak lagi mempertontonkan 'pertelagahan' kepada rakyatnya. Ini demi kesejahteraan rakyat juga. ''Pertelagahan di elit pemerintah harus dihentikan. Kompaklah kalangan pemerintah. Baik di kabupaten atau provinsi. Tujuannya untuk kesejahteraan negeri juga,'' pintanya.

 

Apa yang disampaikan Al Azhar sangat beralasan, sebab, perselisihan yang terjadi antar elit pejabat di tubuh pemerintahan nyata-nyata membuat rakyat antipati dan tidak percaya lagi kepada pemimpinnya sendiri. ''Pertelagahan antar pejabat, misalnya antara Gubernur dan wakilnya menjadi tontonan yang memalukan dan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kapabilitas aktor-aktor tersebut turun hingga titik nadir,'' kata Al Azhar lagi.

 

Tak sampai di situ, Al Azhar juga menyebut Riau layaknya berada dalam kondisi 'Auto Pilot', karena tak jelasnya siapa pemimpin Riau saat ini. Roda pemerintahan di Riau layaknya berjalan sendiri tanpa ada yang menyetir. Juga terjadi kebingungan kepada siapa harus meminta pertanggungjawaban atas kondisi Riau saat ini.

 

''Contohnya saja, kepada siapa kita harus minta pertanggungjawaban atas tersisanya Rp1 trilliun lebih APBD Riau yang tak terserap selama tahun anggaran 2013? Juga kepada siapa harus kita adukan bencana banjir yang ada di Riau? Bopengnya jalan di mana-mana. Tidak Jelas. Riau dalam keadaan Auto Pilot','' ujarnya saat membeberkan lebih jauh kondisi negeri ini.

 

Al Azhar juga menyebut tahun 2013 adalah tahun kegagalan bagi Riau. Mulai dari masalah konflik agraria yang banyak tak tuntas, kemelut Pilgubri, kegagalan merebut blok migas Siak, hingga banyaknya pejabat yang terlibat kasus korupsi adalah tolok ukur yang nyata. ''Tahun 2013 adalah tahun memilukan. Anak-anak negeri ini berarak-arak masuk ke Pengadilan Tipikor,'' ungkapnya pelan sembari memperlihatkan raut kecewa.

 

Sementara narasumber lainnya, Kepala Bapeda Riau Ramli Walid yang mewakili Pj Gubernur Riau DjohermansyahRamli Walid antara lain mengatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan minyak bumi mencapai lebih 6 persen. Dia menyebutkan, sejumlah kemajuan dalam pembangunan di berbagai bidang. Dana  dari APBN yang masuk ke Riau mencapai Rp.13,3 triliun. Akan tetapi, tingkat pengangguran sebesar 7,72 persen. Tentu saja, semuanya bisa berjalan melalui peran “stakeholders”. ”Pemprov konsisten dalam memberantas kebodohan dan kemiskinan. Selain itu membangun infrastruktur,” begitu penjelasannya. Walhasil diskusi penutup tahun 2013 cukup komprehensif. (rep1)