PEKANBARU - DPRD Riau masih terus membahas RAPBD Riau 2014. Pernyataan mengejutkan disampaikan Ketua Komisi D DPRD Riau, Bagus Santoso. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, dalam Rancangan APBD 2014, anggaran pendidikan di bawah 20 persen dari total APBD.

Hal ini, menurutnya, jelas melanggar Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD. "Di RAPBD Riau 2014, besaran dana pendidikan masih di bawah amanat Undang-undang yang mewajibkan anggaran tersebut 20 persen dari total APBD," ungkapnya, Kamis (19/12/2013).

Menurut Bagus, hal ini masih terjadi karena tidak ada keberpihakan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap dunia pendidikan. "Bagaimana dunia pendidikan Riau ini maju kalau anggarannya saja tidak sesuai dengan Undang-undang," tandasnya.

Jika anggaran pendidikan ini tidak dinaikkan, Komisi D yang kini dipimpin oleh Bagus akan merekomendasikan pertanggungjawaban Banggar dan TAPD apabila ada akademisi pendidikan dan lembaga lainnya yang melakukan protes.

Di tempat terpisah, pengamat pendidikan yang juga Ketua PGRI Kota Pekanbaru, Jakiman, mengaku kecewa dengan minimnya dana pendidikan di RAPBD Riau. Ia heran, Riau yang memiliki APBD cukup besar, tapi anggaran pendidikannya justru di bawah 20 persen.

Jakiman menyebut pemegang kebijakan dalam hal ini Pemprov Riau melalui SKPD yang membidangi yakni Dinas Pendidikan tidak patuh terhadap Undang-undang. "Dalam UU Sisdiknas kan sudah diamanahkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD. Berarti Pemprov Riau tidak patuh terhadap UU. Tidak patuh berarti melanggar UU," tukasnya.

Dengan anggaran yang minim, lanjut Jakiman, maka jangan disalahkan bila mutu pendidikan di Riau masih rendah dan jauh tertinggal dari provinsi lainnya. "Bagaimana mutu pendidikan bisa naik kalau pemerintahnya tidak komit terhadap sektor pendidikan itu sendiri. Masih banyak yang perlu dibenahi. Seperti kualitas guru, sarana dan prasarana," tegasnya.

Mengingat RAPBD Riau 2014 masih dalam pembahasan, Jakiman meminta DPRD Riau untuk mengingatkan Pemprov untuk menambah usulan anggaran pendidikan hingga minimal 20 persen. DPRD sebagai perwakilan rakyat dituntut benar-benar menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang pro rakyat.

Sekretaris Dinas Pendidikan Riau, Abdul Kadir mengakui dana pendidikan di RAPBD Riau 2014 kurang dari 20 persen. Menurut dia, dana yang diusulkan hanya Rp626 miliar. Dari dana ini hanya Rp476 miliar yang akan dikelola Disdik Riau dan Rp150 miliar lagi diletakkan di Pos Setdaprov melalui Bansos Kesra.

"Sebenarnya, jika melihat total APBD Riau 2014 sebesar Rp8,2 triliun, namun Disdik Riau hanya mendapat anggaran sebesar Rp626 miliar, itu memang jauh dari angka 20 persen yang selalu dianjurkan pemerintah," ujar Kadir.

Menurut Kadir, pihaknya tak mau dipersalahkan dengan kondisi tersebut. Pasalnya, TAPD sudah mematok Disdik Riau di mana Pagu anggaran awalnya hanya Rp630 miliar, namun setelah dalam proses pembahasan malah menjadi Rp626 miliar.

Kadir mengatakan, pihaknya sudah berupaya meyakinkan TAPD dan Banggar DPRD Riau bahwa Pagu anggaran pendidikan yang dipatok tersebut masih jauh dari 20 persen. Apalagi, kebutuhan 2014 mendatang cukup banyak, terutama dalam mengimplementasikan  program kurikulum 2013, di mana seluruh jenjang sekolah, baik negeri dan swasta sudah harus melaksanakan program pemerintah tersebut. "Sayangnya, upaya yang kita lakukan tersebut belum ada respon," bebernya.

Kadir melanjutkan, jika APBD Riau 2014 sebesar Rp8,2 triliun harusnya pos pendidikan kalau mengacu 20 persen adalah Rp1,6 triliun. Mengingat pos pendidikan tak hanya berada di Disdik Riau saja, namun juga ada di beberapa satuan kerja lainnya, seperti di Dinas Kesehatan, Disnaker, Perpustakaan, BKD dan lainnya, tapi minimal Disdik Riau idealnya mengelola Rp900 miliar, bukan malah hanya Rp476 miliar.

Dengan patokan TAPD Riau itu, Kadir mengakui cukup kecewa. "Tapi kita tetap berupaya menyakinkan TAPD dan Banggar DPRD Riau agar nantinya ada kenaikan," katanya.

Pada tahun 2013 ini, anggaran pendidikan yang dikelola Disdik Riau, menurut Kadir malah hanya Rp373 miliar. "Jika dewan nantinya tetap memutuskan sebesar Rp476 miliar untuk dikelola Disdik Riau, maka secara angka memang terjadi kenaikkan," sebutnya.

Pemprov Riau membagi pos pendidikan 20 persen itu, sejak awal tak hanya dikelola Disdik Riau. Namun pos pendidikan itu juga diberikan di beberapa satker lainnya. (rep1)