Hukum

Proyek PL Bermasalah, PU Bengkalis Ngaku tak Tahu

ilustrasi

BENGKALIS - Pembagian sejumlah proyek Penunjukan Langsung (PL) akhirnya bermasalah. Ironisnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis mengaku tak tahu. Padahal, puluhan kontraktor sudah menyetor uang muka untuk mendapatkan PL, namun hanya bisa gigit jari. Anehnya, setoran uang muka diberikan kontraktor kepada oknum di luar Dinas PU.

Informasi yang dirangkum, setoran berkisar antara 10 sampai 20 persen dari nilai.proyek. Uang setoran tersebut dikutip oleh oknum non dinas yang mengaku sebagai perpanjangan tangan pejabat di Dinas PU. Malahan ada si pengutip uang setoran tersebut menyebut dirinya sebagai mantan tim sukses Bupati Bengkalis pada Pilkada lalu. Atas kejadian tersebut, Dinas PU membantah keras kalau pihaknya bekerjasama dengan pihak luar mengutip setoran.

Salah seorang rekanan di Kota Bengkalis, Norbitsyah warga Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis yang ditemui Minggu (15/12/2013), mengaku kalau dia sudah menyetor uang sebesar Rp47 juta untuk mendapatkan sebanyak 4 paket PL kepada seseorang yang dikenalnya dan mengaku sebagai mantan tim sukses bupati. Dia membenarkan juga kalau uang setoran untuk mendapat paket PL juga dialami oleh rekanan-rekanan lain. Persoalannya kata pria disapa Obet itu, setelah uang disetor, jangankan dapat 4 paket PL, satu proyek pun tak ada.

"Setorannya pakai kwitansi tanda terima. Kenyataannya orang yang saya kenal dekat itu ternyata berbohong mengatasnamakan Dinas PU serta mantan tim sukses sekarang malah melarikan diri entah kemana. Dia melarikan uang sampai Rp1,3 miliaar yang dikutip dari beberapa kontraktor. Malah ada seorang kawan kontraktor sudah setor sampai Rp460 juta, juga tak dapat pekerjaan," jelas Obet dengan nada kecewa.

Dia mendesak pimpinan Dinas PU untuk menjelaskan ke publik terkait soal setoran yang mengatasnamakan instansi tersebut. Karena pelaku yang mengutip uang setoran bukanlah orang asing atau dari luar Bengkalis. Parahnya lagi, tegas Obet, ada proyek PL betupa normalisasi sungai, jalan lingkungan atau turap rekanan yang mendapat pekerjaan bisa lebih dari satu rekanan. Sehingga diduga ada SPMK palsu yang beredar.

Sementara itu salah seorang konsultan di Bengkalis, Reza Alfian mengakui kalau pembagian proyek PL Dinas PU tahun ini menuai masalah. Penyebabnya juga tidak lain karena pihak Dinas PU sendiri tidak transparan dalam pendistribusian paket PL yang konon mencapai 300 paket lebih itu. Seharusnya paket PL itu juga diumumkan di LPSE atau e-Proc, tidak dibagikan secara sembunyi-sembunyi yang kemudian menuai masalah seperti sekarang.

"Ironisnya lagi, ratusan proyek PL di Dinas PU itu baru dibagikan pada awal Desember, padahal pengerjaan proyek PL bisa dilaksanakan di pertengahan tahun anggaran. Akibatnya muncul oknum-oknum yang memanfaatkan peluang mencari keuntungan, melakukan penipuan terhadap rekanan yang berharap dapat pekerjaan. Kasus ini harus diusut, termasuk apakah betul atau tidak uang setoran awal itu atas perintah pejabat di dinas PU," jelas Reza, sarjana tekhnik tamatan Jogjakarta.itu.

Terpisah, Kepala Dinas PU melalui Sekretaris Dinas Tarmizi yang ditanya soal adanya oknum mengutip setoran atas nama dinas membenarkan kalau dirinya sudah mendengar kabar itu. Tapi ia membantah dengan keras kalau pihaknya memerintahkan oknum diluar dinas mengutip setoran paket PL kepada rekanan. Demikian juga halnya dengan staf atau pegawai di dalam dinas sendiri, tidak ada yang namanya uang setoran awal atau pengkondisian proyek.

"Tidak ada yang namanya setoran untuk paket PL, karena pendistribusian paket PL sesuai kelayakan. Saya sudah mendengar rumor yang beredar ditengah masyarakat soal setoran proyek PL yang dilakukan oknum diluat dinas tetapi mengaku melakukan hal itu atas nama pejabat dinas PU. Untuk kasus ini kita tidak bertanggungjawab, karena rekanan yang tertipu oleh oknum yang sengaja memanfaatkan situasi," tegas Tarmizi menjelaskan. (rep1)