Direncanakan Jauh Hari

Rp700 Juta untuk Stuban 30 Anggota DPRD

ilustrasi
BAGANSIAPIAPI - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Seretariat DPRD Rokan Hilir (Rohil), Adi, menegaskan, dana studi banding (Stuban) 30 Anggota DPRD ke Pontianak, Kalimantan Barat sebesar Rp700 juta. Kegiatan stuban itupun ditegaskannya sudah lama direncanakan untuk mengetahui pengolahan air bersih agar diterapkan di Rohil.    
 
"Yang berangkat sebanyak 30 orang Anggota DPRD stuban ke Pontianak. Untuk anggaran yang disediakan sebesar Rp700 juta. Uang tersebut digunakan buat membiayai perjalanan, akomodasi dan keperluan lainnya," terang Adi, Rabu (4/12/2013).
 
Dikatakan Adi, selain mempelajari pengolahan air bersih yang akan diterapkan di Rohil, 30 Anggota DPRD itu juga melakukan beberapa kegiatan lain menyangkut penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kultur budaya yang ada di Pontianak. "Hari ini (kemarin) para Anggota DPRD dijadwalkan pulang ke Rohil," timpalnya. 
 
Menanggapi hal itu, Ketua Forum Generasi Muda Peduli Rokan Hilir (FOGEMPEROHI), Abdul Rab, sangat menyayangkan sikap para Anggota DPRD. "Di saat masyarakat dalam kesusahan, malah 30 orang Anggota DPRD plesiran ke Pontianak. Tak perlu jauh-jauh belajar pengolahan air bersih sampai hampir seluruh berangkat dan meninggalkan kantor. Kalaupun itu penting, kan cukup komisi yang membidanginya saja berangkat. Jadi sisa dananya bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang sedang dilanda bencana banjir di sejumlah daerah," kritiknya. 
 
Bahkan, dirinya menuding stuban 30 Anggota DPRD dinilai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat karena belum tentu jelas hasil yang diperoleh akan diterapkan atau tidak. "Masa tugas mereka tinggal hitungan bulan lagi di tahun 2014. Seharusnya pekerjaan yang menumpuk diselesaikan ketimbang mementingkan agenda seperti ini," sebutnya. 
 
Sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Rohil seharusnya menjadi beban buat Anggota DPRD untuk dapat diselesaikan. "Di mana-mana banyak warga yang jadi pengangguran, makan serba kekurangan akibat lapangan pekerjaan sempit. Harusnya kan ini menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk DPRD untuk memperjuangkan nasib rakyat," urai Abdul Rab. (rep1)