Tak Netral saat Pemilu, TNI Dipecat!
Panglima TNI Jenderal Moeldoko
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan Tentara Nasional Indonesia akan tetap pada posisi netral saat mengawal pemilu 2014. Bahkan, Moeldoko mengancam akan mencopot anggota TNI yang terbukti bertindak memihak salah satu partai atau membantu kampanye kandidat calon yang maju di Pilpres 2014.
Penegasan itu disampaikan Moeldoko, kepada wartawan, usai melihat acara Gladi bersih jelang peringatan HUT TNI ke 68, di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (3/9/2013).
"Kita melarang prajurit dan komandanya. Kita tarik kalau aneh-aneh termasuk sarana dan prasana dilarang untuk parpol. Seadainya saya punya gedung dipinjam tidak boleh, truk buat kampanye tidak boleh, kalau terbukti kita akan copot siapapun dia," tegasnya seperti dikutip okezone.
Moldoeko juga menjamin Dwifungsi ABRI tidak akan mewarnai pesta rakyat lima tahunan itu. Bahkan, mantan KASAD ini siap mepertaruhkan kepalanya jika TNI kembali menjalankan Dwifungsi ABRI.
"Sulit jadi tentara, berbuat baik saja dicurigai tapi saya gak peduli selama itu baik untuk rakyat jalanlah dalam hal sosial budaya. Tidak ada politik, negara manapun punya peraturan seperti itu. Dwifungsi ABRI tidak akan lahir lagi, kalau lahir potong leher saya," imbuhnya.
Untuk diketahui, Dwifungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, kedua memegang kekuasaan serta mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.
Konsep Dwifungsi TNI pertama kali muncul dalam bentuk konsep "Jalan Tengah" yang diusulkan pada tahun 1958 Jendral A.H. Nasution, pimpinan TNI AD pada saat itu, kepada Presiden Soekarno untuk memberikan peluang bagi peranan terbatas TNI di dalam pemerintahan sipil. (rep1)
LAINNYA
Tulis Komentar