JAKARTA- Atas kerja keras seluruh jajaran Pemprov Riau selama tahun 2012 dalam pengelolan keuangan daerah, maka pemerintah pusat pun memberikan pengharaan atas capaian standar tinggi (ST) dalam akuntabilitas dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Riau dari BPK RI.

Penghargaan ini bagian dari keberhasilan Pemprov Riau di bawah bimbingan Gubernur Riau HM Rusli Zainal dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Riau Tahun 2012 dengan capaian Standar Tinggi dalam Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemberian Penghargaan langsung diberikan Wakil Presiden RI Boediono yang disaksikan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Penghargan tersebut diterima Sekda Provinsi Riau Zaini Ismail pada Rapat Kerja Nasional Akuntabilitas dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Tahun 2013 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Kamis (12/9/13) kemarin di Jakarta.

Selain Sekdaprov Riau, sejumlah pejabat Pemprov Riau juga turut hadir. Di antaranya, Kepala Inspektorat Riau Syamsurizal, Asisten III Sekdaprov Riau Hardy Jamaluddin, Bupati Kepulauan Meranti serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau-Jakarta Tarmizi Natar Nasution.

Penghargaan tersebut juga diterima sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Seperti, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, NTB, Lampung, Kota Banda Aceh, Kota Tangerang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Tangerang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Kaur.

Dalam sambutannya, wapres Boediono mengingatkan kepada pejabat pusat dan daerah, bahwa wapres diberi tugas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)untuk mengawal proses reformasi generasi. Inilah menurut wapres, program nasional yang dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam tajuk reformasi birokrasi.

Wapres juga memaparkan berbagai perubahan sudah dilakukan pemerintah, mulai dari perbaikan proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil untuk menghindari titipan, peningkatan remunerasi atau penghasilan, perubahan struktur dan penyederhanaan struktur dari instansi yang bermacam-macam di lingkungan pemerintahan termasuk mengelola personalia, promosi jabatan dan lain-lain.

“Hasilnya akan bisa kita dilihat dalam jangka panjang, dan belum terlalu terlihat pada masa ini apalagi ini prioritas jangka panjang kita," sebut wapres.(rep05)