PEKANBARU - Sebanyak 995 orang dari Forum Komunikasi Tenaga Honor Kategori 2  melakukan unjuk rasa dengan mengepung Kantor Walikota Pekanbaru, Kamis (12/9/2013). Mereka menyampaikan kekhawatiran mengenai Peraturan Kementerian Aparatur Negara tentang pegangkatan tenaga K2  secara nasional  yang  hanya 30 persen.

Menurut para tenaga honor ini, peraturan tersebut sangat merugikan tenaga honor K2 karena  nantinya tidak bisa diangkat secara keseluruhan. "Kita tidak setuju peraturan yang dibuat oleh pusat yang menetapkan kuota 30 persen secara nasional.  Sebab dengan peraturan itu, kami yang berjumlah 955 ini tentunya tidak semua lulus, " kata Suryana, guru honor di SMPN 8 Pekanbaru.

Menurut Suryana, tenaga honor K2 yang datang ke kantor Walikota Pekanbaru ini menuntut agar mereka bisa lulus menjadi PNS. Apalagi, mereka mengaku sudah mengabdi belasan tahun. "Saya sudah 10 tahun mengabdi, namun sampai saat ini belum diangkat menjadi PNS. Kami meminta Walikota menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat," katanya seraya mengatakan, yang melakukan demo ini tidak hanya guru, melainkan ada juga dari tenaga kesehatan.

Koordinator Aksi darii Forum Komunikasi Tenaga Honorer K2  Pekanbaru, Sahran Ritonga, mengatakan aksi mereka ini berjalan damai. Meski begitu, aparat Kepolisian dan Satpol PP tetap berjaga dan mengamankan lokasi dan massa. "Aksi kita sifatnya damai, jadi tidak ada terjadi kekerasan, kita hanya meminta Pemerintah Kota  sebagai orang tua bisa memperjuangkan nasib mereka ini untuk bisa mencicipi PNS yang sudah lama didamba-dampakan," kata Sahran.

Djelaskannya, aksi ratusan guru honor ini juga telah didukung Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Zulfadhil. Dia juga mengatakan, aksi ini tidak menggangu jam pelajaran siswa. Bahkan, kepala sekolah juga sudah setuju mengizinkan mereka berdemo. "Karena banyaknya keluhan para honorer ini ke Kadisdik, akhirnya dia menyarankan agar aspirasi ini disampaikan langsung ke Walikota Pekanbaru," lanjut Syahran. (rep1)