Jakarta-Front Pembela Indonesia (FPI) berang dituding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang kerusuhan di Kendal Jawa Tengah. Mereka balik menyebut SBY sebagai pecundang.

Tak hanya itu FPI juga mengklaim mereka lebih berjasa daripada SBY. Karena itu tak benar jika rakyat ingin FPI dibubarkan.

"Tentu saja Front Pembela Islam (FPI) sangat berguna dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Betapa tidak, beberapa peristiwa penting menjadi catatan, bagaimana FPI ikut andil dalam aksi yang bersifat nasional," kata Ketua Umum FPI Rizieq Syihab dalam website FPI.

Berikut pernyataan Rizieq soal jasa FPI yang dianggapnya lebih besar dari SBY.

1. Yang mengevakuasi 100 ribu mayat korban Tsunami di Aceh adalah FPI bukan SBY.
2. Yang menuntut pembatalan Keppres adalah FPI bukan SBY.
3. Yang menggagalkan konser Lady Gaga adalah FPI bukan SBY.
4. Yang menggagalkan kontes waria di berbagai daerah adalah FPI bukan SBY.
5. Yang tetap konsisten menuntut pembubaran Ahmadiyah adalah FPI bukan SBY.
6. Yang berdakwah mengislamkan kembali lebih dari 1.000 Ahmadiyah di Jawa Barat adalah FPI bukan SBY.
7. Yang meredam kerusuhan Mbah Priok adalah FPI bukan SBY.
8. Yang membubarkan berbagai pertemuan PKI di berbagai daerah adalah FPI bukan SBY.
9. Yang gencar mengganyang pemikiran LIBERAL untuk selamatkan Aqidah umat Islam adalah FPI bukan SBY.
10. Yang berjuang untuk menuju NKRI bersyariah adalah FPI bukan SBY.

Sebelumnya, Presiden SBY mengecam sweeping FPI di Kendal. Menurutnya, ormas tak memiliki wewenang menjalankan hukum yang dimiliki Indonesia.

"Tidak boleh ada elemen apapun yang menjalankan hukum kita. Jangan sampai main hakim sendiri, dan melakukan pengrusakan apalagi membawa agama Islam. Islam itu tidak identik dengan kekerasan, Islam itu tidak main hakim sendiri, dan melakukan pengrusakan," kata SBY usai bukber bareng anak yatim di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/7).

"Jika kantin sedang direnovasi, maka seharusnya sekolah memberikan tempat yang layak, dan tentu saja bukan kamar mandi atau toilet," kata Kamalanathan.

"Ini bukan kebijakan yang benar. Sekolah seharusnya bisa menunjuk pengelola kantin sementara selama Ramadhan," Kamalanathan menegaskan. (rep05)