BAGANSIAPIAPI - Wakil Ketua DPRD Rohil H Syarifuddin menanggapi keluhan sejumlah kontraktor yang telah selesai mengerjakan proyek, namun tak kunjung keluar pembayaran dari Pemkab. Syarifuddin mengaku bisa memahami keluhan dan pertanyaan dari pihak kontraktor tersebut, berhubung hal itu berkaitan dengan manajemen bisnis.

Seperti diketahui, beberapa proyek untuk anggaran 2016 di Rohil sudah selesai dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sesuai prosedur, jika pekerjaan telah selesai dikerjakan maka rekanan berhak melakukan mencairkan pembayaran pekerjaannya.

Namun sayang, kondisi keuangan daerah saat ini menyebabkan pencairan pembayaran tersebut saat ini mengalami kendala. Kondisi inilah yang kini dikeluhkan.

Karena itu, menurut Wakil Ketua DPRD Rohil H Syarifuddin, Jumat (28/10) mengaku sangat wajar jika ada tuntutan dari pihak rekanan agar pihak Pemda bisa segera mengeluarkan surat perintah pencairan dana karena memang pekerjaan sesuai dengan kontrak sudah selesai sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Dengan surat mandat kedua ini nantinya pemerintah harus menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan dalam pelelangan proyek tersebut. Namun karena keadaan daerah yang saat ini sedang mengalami pailit anggaran, tidak heran jika surat perintah untuk pencairan dana tidak kunjung keluar.

“Kita paham dengan keadaan saat ini, kurangnya anggaran membuat semuanya ikut merasakan dampaknya. Tapi walau demikian, masing-masing pihak harus bersabar dan bisa melakukan komunikasi yang baik dan jelas, terkait dengan adanya kekurangan dana pada kas daerah,” terang H Syatifuddin lagi.

Lebih lanjut H Syarifuddin mengatakan, dalam waktu dekat daerah sudah harus melakukan dan mengupayakan secepatnya membayar kewajiban yang dibebankan kepada daerah. Untuk membayar hasil kerja dari rekanan sebagai pihak yang mengerjakan proyek.(adv/DPRD)