BAGANSIAPIAPI - Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir mengkritik kebijakan pemerintah pusat mengurangi Dana Bagi Hasil (DBH) di sejumlah daerah termasuk di Rokan Hilir.

Padahal merupakan salah daerah penyumbang minyak terbesar Riau tidak mendapatkan hak dan hasil yang setara dari pusat.

"Pemerintah pusat harus meninjau kembali kebijakan tersebut. Jangan sampai daerah itu memiliki penghasilan malah tidak bisa membangun daerahnya sendiri," ungkap wakil ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim SE, Sabtu (3/9).

Dirinya mengatakan, SDA berupa migas yang menjadi limpahan kekayaan daerah tentunya harus mampu memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan pembangunan di daerah untuk mensejahterakan rakyat.

"Kesulitan terjadi pasca pengurangan DBH, dimana pemkab terpaksa harus meninjau ulang dan melakukan langkah rasionalisasi anggaran disetiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," ungkapnya. (ar/Adv/DPRD)