BAGANSIAPIAPI - Rasionalisasi APBD sebesar 30 persen menyebabkan anggaran belanja daerah yang turun Rp812 miliar, memberi dampak ke semua aspek pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

Setelah pembangunan di bidang infrastruktur yang mengalami pending pelaksanaannya, bidang ekonomi kerakyatan pun tidak lepas dari dampak defisit anggaran daerah ini.

Dalam hearing yang dilakukan oleh Komisi B dengan mitra kerjanya dari dinas terkait, direncanakan akan ada pembangunan rencana jaringan listrik untuk daerah yang belum memiliki aliran listrik.

Dengan turunnya anggaran belanja belanja daerah ini, ada kemungkinan besar beberapa objek pembangunan bidang ekonomi juga akan dipending. Selain itu bantuan daerah bidang pertanian dan lainnya juga akan di-cancel untuk sementara, menjelang anggaran kembali naik seperti semula.

Ketua Komisi B yang membidangi ekonomi kerakyatan Hendra ST menerangkan, tahun ini menjadi tahun pembelajaran kepada masyarakat Rohil untuk bisa lebih baik dan efektif lagi dalam meningkat PAD.

Dengan terus mendukung program pemerintah, meningkatkan pembayaran pajak dan lain sebagainya, hal ini nantinya akan menjadi pendorong untuk menaikkan APBD Rohil.

Terkait dengan beberapa perencanaan pembangunan di bidang ekonomi yang akan di-pending, Ketua Fraksi Gerindra ini mengaku hal itu masih dalam pembahasan yang alot dan selektif dari daerah. Bisa jadi beberapa pembangunan tetap dijalankan jika dilihat dari skala urgentnya.

“Jika memang itu diperlukan pembangunan secepatnya, akan kita bangun dan usulkan, Komisi B akan kawal itu sampai selesai. Akan tetapi kalau dipandang itu masih bisa kita arahkan dananya untuk membangun hal yang lain, ya akan dipindahkan. Kepada masyarakat harus bersabar dahulu tunggu untuk anggaran tahun depan,” terang Hendra. Sabtu (30/7) di Bagansiapiapi

Rencana pembangunan bidang ekonomi sejauh ini masih diperlukan keseriusan tinggi, berhubung masih banyak daerah yang memerlukan perhatian khusus. Seperti rencana pembangunan jaringan listrik dan lain sebagainya.

“Kita tunggu dahulu lah, jika sudah naik anggaran dan mencukupi untuk dibangun apa saja yang perlu dibangun, pasti semuanya akan diselesaikan oleh daerah terkecuali,” tutup Hendra.(adv/DPRD)