BAGANSIAPIAPI - Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengikuti rapat koordinasi (Rakor) penyusunan rencana induk dan aksi pembangunan kawasan perbatasan, Selasa (15/3) dikantor Gubernur Riau. Rapat tersebut membahas persiapan lebih dini terkait hal-hal yang diusulkan didalam penyusunan induk tata ruang wilayah perbatasan nasional.

Demikian disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Sekdakab Rohil, Drs H Surya Arfan, Rabu (16/3) di Bagansiapiapi. Rapat ini merupakan kerjasama pemerintah propinsi  riau bersama universitas Riau, untuk kawasan perbatasan Rohil salah satu kabupaten yang termasuk didalamnya,"katanya.

Propinsi Riau memiliki beberapa kabupaten, kecamatan dan desa yang letaknya berada didaerah perbatasan. Nah, rapat ini tujuannya untuk mensinergikan untuk mengembangkan pembangunan dikawasan perbatasan yang ada dipemprop riau. "kalau rohil ini kan letaknya berbatasan langsung dengan selat melaka, Malaysia. Makanya kita diundang mengikuti rapat ini agar bisa mengetahui langkah apa yang nantinya diambil untuk membangun kawasan yang terletak diperbatasan, "ujar surya Arfan.

Sementara itu, Kepala BPP Rohil, H Wazirwan Yunus S Sos Msi mengatakan, daerah perbatasan yang ada di provinsi Riau sangat rawan dari kejahatan yang terlarang, abrasi, dan juga masalah ekonomi. "Pemerintah Provinsi Riau melakukan persiapan yang lebih dini untuk diusulkan didalam penyusunan Induk Tata Ruang Wilayah Perbatasan Nasional, "ujarnya.

Didalam rapat itu, Rohil juga mengusulkan berbagai wilayah Lokasi Prioritas (Lopri) khususnya kawasan perbatasan dengan Negara tetangga yang terletak di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) tepatnya di Pulau Jemur. "Rencana aksi ini masih disususn dan kemungkinan akan mulai dilaksanakan pada 2017 mendatang. Sementara itu untuk program dari pusat sudah mulai berjalan untuk pembangunan berbagai infrastruktur dikawasan perbatasan,"terangnya. (adv/hms/di)