Jawa Barat Diusulkan Ganti Jadi Provinsi Pasundan
Jakarta-Nama Provinsi Jawa Barat harus diubah menjadi Provinsi Pasundan. Tuntutan itu disampaikan oleh sejumlah tokoh Sunda yang tergabung dalam tim pengkaji perubahan nama Jawa Barat kepada Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Banyak argumen atau alasan yang disampaikan Adjie Esa Putra, Prof Rully Indrawan, dan kawan-kawannya. Mulai dari urusan perkembangan pembangunan Provinsi Jawa Barat, hingga urusan sejarah dan jati diri. Bagi mereka sebutan Sunda itu mencerminkan jatidiri mereka.
Juru bicara tim pengkaji perubahan nama Jawa Barat Dyna Ahmad menjelaskan, pertimbangan geografis juga menjadi alasan penting nama Provinsi Jawa Barat sudah tidak relevan lagi. "Namanya Jawa Barat. Tetapi pada kenyataannya sudah tidak berada di pulau Jawa paling barat lagi," kata dia.
Dyna membandingkan dengan posisi Provinsi Jawa Timur yang masih relevan, karena masih berada di ujung pulau Jawa paling timur. Sedangkan ujung paling barat pulau Barat saat ini adalah Provinsi Banten. "Jadi sekarang itu provinsi paling barat di pulau Jawa adalah Banten, bukan Jawa Barat," kata dia.
Menanggapi tuntutan atau desakan supaya nama Provinsi Jawa Barat diubah, Yuddy Chrisnandi mengatakan opsi perubahan nama daerah itu memang ada. Aturan perubahan nama ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 30/2012. Perubahan nama juga pernah terjadi pada Ujung Pandang menjadi Makassar.
"Tetapi hemat saya, jangan sekarang langsung dimasukkan usulan perubahan nama Jawa Barat menjadi Pasundan atau Parahiyangan," kata menteri asal Bandung itu. Sebab menurut Yuddy, kajian dan penggalangan opini publik untuk perubahan nama itu perlu waktu dan usaha yang keras.
Dia mencontohkan pada saat perubahan Ujung Padang menjadi Makassar, semua elemen masyarakat dibentuk opininya oleh media massa di Makassar. "Koran-koran di Makassar seperti Fajar (Jawa Pos Group) itu setiap hari memunculkan berita atau isu perubahan Ujung Pandang menjadi Makassar," katanya.
Sedangkan dari pengamatan Yuddy pembentukan opini masyarakat terhadap perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Pasundan, belum meluas dan mendalam di sanubari masyarakat Jawa Barat. Dia tidak ingin isu perubahan nama ini hanya muncul pada warga masyarakat di Bandung saja.
Yuddy mengatakan skema perubahan nama darah harus dimasukkan oleh jajaran pemda setempat ke DPRD setempat. Usulan itu harus dilandasi juga kajian akademik dan tuntutan masyarakat luas. Kemudian setelah digodok di DPRD, dikembalikan lagi ke pemda untuk diteruskan di Kemendagri. Jika lolos di pemerintah pusat, nama baru provinsi, kota, atau kabupaten bisa ditetapkan.(wan)
LAINNYA
- Horee, Jokowi Pertimbangkan Rp 2 Miliar untuk Desa Berprestasi
- Kemendagri Coret APBD Sumut Rp2 Triiun
- Rizal Ramli: Presiden Rombak Kabinet Akhir Tahun
- Yuk Nyari Beasiswa Skripsi di Australian National University
- Sisa Jatah 30 Ribu CPNS untuk Honorer K2 Ditiadakan
- Gawat, Kasus HIV di Indonesia Semakin Meningkat
Tulis Komentar