Jakarta-Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, menepis tudingan kementerian yang dipimpinnya menyediakan slot proyek untuk penggalangan dana kampanye Pemilu 2014 bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Silakan dibuktikan, setahu saya tidak ada, tidak benar itu" kata Salim di Banyuwangi, Jawa Timur, kemarin.

Salim mengungkapkan, Kemensos memang menangani program keluarga harapan yang anggarannya mencapai Rp3 triliun. Tapi, disalurkan langsung ke penerima lewat PT Pos. "Bantuan sosial untuk lansia, dan penyandang disabilitas itu diberikan langsung. Ini semua bukan kementerian atau proyek," jelasnya.

Ia menegaskan, tidak ada hubungannya sama sekali Kemensos dengan Fathanah. Salim menyebut dirinya tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan Fathanah. "Saya tidak tahu siapa itu Fathanah. Saya hanya pernah melihat di televisi," ucapnya.

Sementara, soal tradisi pengumpulan dana, ia menyebutkan itu didapat dari infak kader. Kalau dirinya, sebagai menteri, ada kewajiban memberikan sebagian pendapatannya ke partai. "Bisa sampai 3,5 sampai 5 persen, sudah ada aturannya. Ada iuran sesuai jabatan dan penghasilannya," ujarnya.

Menurutnya, PKS melarang kader mencari duit dari sumber-sumber yang diharamkan. "Dan kami melarang yang diharamkan baik dana-dana APBN dan APBD, jika ada yang melanggar itu oknum bukan partainya," urainya.

Salim menyebut, pelanggaran itu bisa dilakukan siapa saja dari partai manapun bukan hanya PKS. Karena, lanjutnya, PKS juga partai manusia, bukan partai kumpulan malaikat.

Kalau ada yang terjerat hukum, harus memikul resikonya, meski partai memberikan bantuan hukum. Dan, sesuai keputusan dewan syuro' kader yang tersandung masalah seperti itu harus mundur. "Itu keputusan, siapapun yang masuk dan keluar dari PKS diputuskan oleh dewan syuro. Jika kena kasus, tanpa harus menunggu proses hukum. Telah disepakati harus mundur," urainya.

Salim juga mengatakan tidak ada pengusaha yang mendekati dirinya untuk urusan uang. "Silahkan tanya ke ke dirjen. Kami juga sudah membuat MoU dengan BPK, termasuk dengan KPK, soal penyaluran raskin yang senilainya di atas 17 triliun."

Sebelumnya, Yudi Setiawan, tersangka pembobol Bank Jabar Banten (BJB), mengungkapkan bahwa dia dan PKS mentargetkan mencari dana sebanyak Rp2 triliun di tiga kementerian yang dipimpin kader PKS untuk biaya kampanye Pemilu 2014.

Dia mengaku punya andil dalam pengumpulan dana untuk keperluan pemilu 2014 PKS. Mereka memasang target Rp2 triliun dari kompensasi pengerjaan proyek di tiga kementerian. Yaitu Rp1 triliun dari Kementerian Pertanian, Rp500 miliar dari Kementerian Sosial, dan Rp500 miliar dari Kementerian Telekomunikasi dan Informatika. (rep05)