Nasional

Tiga Desa Dikuasai Malaysia, Pemda Nunukan tak Berkutik

Jakarta-Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pasrah ihwal kabar yang menyebutkan adanya tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong yang sudah diklaim Malaysia.
 
Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Tommy Harun mengatakan tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong, yaitu Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod, dengan luas wilayah 54 ribu hektare memang sudah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia.
 
"Karena koordinat, Malaysia mengklaim itu masuk ke wilayah mereka. Sedangkan Indonesia juga sama mengklaim itu masuk wilayahnya," kata Tommy kepada Tempo di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 13 November 2014. 
 
Menurut dia, permasalahan ini sebenarnya sudah lama terjadi sejak dua puluh tahun silam. Namun, ujar Tommy, tidak ada upaya dari pemerintah pusat untuk menanggulanginya. "Istilahnya, sudah lelah kami melaporkan ke pemerintah pusat. Mereka melemparkan dan hanya menyalahkan kami jika ada kasus seperti ini."
 
Terlebih, menurut Tommy, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan yang sangat kecil. Tommy mengatakan negara hanya menganggarkan kurang-lebih Rp 2 triliun. Sedangkan untuk menjaga wilayah perbatasan, ujar dia, dibutuhkan anggaran yang lebih dari itu.
 
Menurut dia, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah klaim Malaysia itu. Namun warga setempat seolah lebih rela bergabung ke negeri jiran ketimbang Indonesia.
 
"Ya, ibaratnya Malaysia yang lebih memberikan kesejahteraan dan akses transaksi perdagangan lebih dekat," ujarnya. "Aksi mereka ingin gabung dengan Malaysia sudah membesar sepuluh tahun belakangan ini."
 
Minimnya penjagaan perbatasan, tutur Tommy, juga menyebabkan interaksi antara warga Malaysia dan Indonesia menjadi lebih intens. Artinya, kata Tommy, iming-iming Malaysia dalam mendoktrin warga tiga desa itu untuk bergabung menjadi tidak terbendung.
 
Sebelumnya, tiga dari sepuluh desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, diduga telah diklaim Malaysia sebagai miliknya. Informasi itu didapatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nunukan dari masyarakat saat berkunjung ke sana. (rep05)