Jakarta - Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II Dipo Alam menerbitkan surat edaran yang berisi larangan kementerian menerima kedatangan tim transisi bentukan Joko Widodo-Jusuf Kalla apabila belum berkoordinasi dengan kementerian koordinator terkait. "Tidak ada kewajiban untuk melayani mereka bila mereka lakukan atas inisiatif sendiri," tulis surat tersebut, seperti yang diterima Tempo.
Saat dikonfirmasi, Dipo Alam mengakui bahwa dirinya menerbitkan surat edaran tersebut. Menurut dia, ada anggota tim transisi yang bergerak tanpa koordinasi dengan menteri koordinator dan Menteri-Sekretaris Negara.
Kondisi itu yang membuatnya menertibkan prosedur koordinasi dengan menerbitkan surat edaran pada menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. "Ada anggota yang bergerak kegesitan. Saya sudah terima sejumlah laporan soal pergerakan yang bersangkutan," ujarnya saat dihubungi Tempo pada Kamis, 4 September 2014.
Dipo mengaku paham dengan motif anggota tim transisi yang dinilainya terlalu gesit untuk berkoordinasi dengan kementerian dan beberapa badan usaha milik negara. Namun ia enggan menyebut siapa anggota tim transisi yang dimaksud. "Punya maksud juga dia, supaya terpilih menjadi menteri," tuturnya.
Penerbitan surat tersebut, menurut dia, bertujuan menertibkan koordinasi antara pemerintah SBY dan Jokowi-JK, yang baru resmi pada 20 Oktober mendatang. "Saya tertibkan supaya ini menjadi pengetahuan bersama dan ditaati oleh kedua belah pihak." (rep01/tco)