Pengamat Ekonomi dari Econit Hendry Saparini mengatakan kebijakan Pemerintah membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bakal sulit diterapkan. Alasannya, selain diperlukan peralatan super canggih juga menelan biaya yang tidak sedikit.
"Itu sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan tetapi dilakukan, jadi dicari-cari langkah yang sebenarnya nggak penting. Nanti ada isu tentang proyek siapa yang memenangkan tender," ujar Hendry, Sabtu (11/5).
Menurut Hendry, dampak lain dari pembatasan BBM ini, maka aktivitas ekonomi akan terganggu, sehingga harus menyesuaikan. Dia menilai kebijakan itu akan menambah keruwetan dan kian tak akan menyelesaikan permasalahan.
"Bagaimana kalau mereka yang memerlukan konsumsi BBM lebih dari itu, menurut saya ini bukan pilihan yang pas," paparnya.
Kabar mengenai rencana Pemerintah akan menaikkan harga BBM juga dianggap lucu. Pemerintah selalu menggaungkan untuk menaikkan harga BBM sejak 2005, namun tidak diselesaikan akar masalahnya. Pemerintah selalu beralasan jika tidak dinaikkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan jebol. Dia memprediksi tahun depan sama keadaanya karena bukan solusi jangka panjang.
Bagi Hendry, pemerintah harus serius menyediakan pasokan energi alternatif, bila ingin polemik BBM mereda sekaligus menghambat jebolnya APBN karena terus memberi subsidi energi.
"Kalau tidak dilakukan upaya penyelesaian, masyarakat ekonominya tumbuh, permintaan energi tinggi kalau tidak ada alternatif lain selain BBM. Mereka pasti menggunakan BBM lagi, kalau nggak ada solusi transportasi dan energi alternatif ya permintaan tetap, mengatur pertumbuhan sepeda juga tidak, pasti akan terbebani terus," pungkasnya.
Kemarin, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo menyatakan pemerintah tetap akan menjalankan skema pembatasan BBM bersubsidi. Meski menaikkan harga jual premium dan solar akan ditempuh, tapi penjatahan konsumsi premium dan solar subsidi tetap dilakukan melalui beberapa cara.
Salah satunya adalah membatasi pembelian BBM untuk mobil dan sepeda motor mulai Juli mendatang. "Untuk motor dibatasi 0,7 liter per hari. Mobil pribadi kalau tidak salah maksimal 3 liter per hari. Kalau dihitung per minggu kan jadi banyak," kata Susilo. (rep02)