Jakarta-Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Din Syamsudin menyatakan siap dicalonkan menjadi presiden jika ada partai politik yang melamarnya dan Muhammadiyah menyetujuinya.
"Kalau saya ditanya apakah mau dicalonkan, tidak mungkin kalau tidak mau. Soal kemampuan kemungkinan lebih berat memimpin ormas karena tidak ada dana. Kalau negara banyak anggaran dan banyak aparat," kata Din di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.
Ia mengatakan hal tersebut usai menghadiri Hari Bermuhammadiyah di sebuah gedung pertemuan di Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, yang dihadiri ribuan warga Muhammadiyah.
Din mengaku, dari sejumlah tokoh partai politik yang datang ke kantor PP Muhammadiyah tidak ada permintaan definitif. Bahasanya isyarat dan tidak boleh ditelan mentah-mentah. Tampaknya manuver politik baru akan kelihatan setelah pemilu anggota legislatif.
"Soal pilpres masih ada waktu, tunggu setelah pileg. Belum ada permintaan yang definitif. Kalau isyarat-isyarat ada, tetapi politik tidak bisa dipegang, karena hampir semua capres datang ke PP Muhammadiyah, seperti Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto dan Joko Widodo," katanya.
Ia menuturkan, sebagai kekuatan ormas tertua di republik ini Muhammadiyah perlu mengembangkan silaturahmi nasional dengan siapa saja, baik lintas agama maupun politik, tetapi itu jangan kemudian harus dibaca sebagai ajakan.
"Anggaplah silaturahim, Muhammadiyah antenanya bukan politik kekuasaan, kami menyadari berdasarkan undang-undang pencalonan presiden menjadi kewenangan partai politik," katanya.
Ia mengatakan, kalau ada parpol minta Muhammadiyah untuk maju RI 1 atau RI 2 banyak kader atau tokoh Muhammadiyah yang berkualitas bisa sampai sepuluh orang. Kalau mereka fungsionaris pemangku amanat di Muhammadiyah sesuai etika berorganisasi harus minta izin pada organisasi ini.
Ia menyebutkan, tokoh-tokoh tersebut adalah mantan menteri, antara lain Malik Fajar, Bambang Sudibyo, dan Yahya Muhaimin.
"Kalau saya tentu saja tidak boleh menilai diri sendiri. Kata orang cukup memenuhi standar, apalagi saya sudah presiden Muhammadiyah. Presiden tokoh agama se-Asia dan juga presiden tokoh agama se dunia," katanya.
Secara pribadi, katanya, sudah berpengalaman malang melintang memimpin organisasi mengapa tidak punya keinginan, sedangkan orang-orang yang tidak punya rekam jejak saja berani, mungkin karena merasa punya uang dan punya perusahaan.
"Saya kira kalau ketua umum ormas itu diminta pasti mau dan saya yakin juga mampu, cuma yang berhak mengajukan itu parpol. Oleh karena itu tidak harus dalam posisi agresif atau proaktif menawarkan diri, apalagi tokoh Muhammadiyah, mungkin kalau tokoh lain bisa aktif progresif, tetapi kalau Muhammadiyah antenanya dakwah, tetapi kalau ada yang minta harus dibicarakan di organisasi bukan pribadi," katanya. (rep05)