Jakarta-Pemerintah mengakui Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak cukup menguntungkan bila hanya berupa jalan bebas hambatan menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa.
Dari hitung-hitungan awal, megaproyek ini baru bisa balik modal dalam kurun 30 tahun. Atas dasar itu, pemerintah memberikan hak pengerjaan pada PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS). Soalnya, konsorsium dibentuk oleh konglomerat Tommy Winata tersebut juga bersiap mengembangkan kawasan industri di masing-masing provinsi.
"Kan itu tidak hanya jembatan, termasuk juga kawasan. Itu sangat membantu perekonomian Sumatera, Jawa, dan Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu (12/3).
Mantan menteri perhubungan ini lantas mengingatkan peran strategis JSS, termasuk kawasan industri di sekitarnya. Dari data pemerintah, aktivitas logistik darat antara Sumatera dan Jawa amat tinggi.
Dalam setahun, dua juta kendaraan menyeberangi Selat Sunda. Akan tetapi, karena kualitas infrastruktur buruk, ditambah antrean di Merak maupun Bakauheni, maka ongkos logistik jadi membengkak.
"Volume perdagangan itu tinggi sekali dan angkutan logistiknya sangat tinggi sekali. Kalau ada jembatan, cost logistik akan turun," ujarnya.
GBLS sejak tahun lalu sudah membebaskan lahan baik di Lampung maupun di Banten. Kawasan tersebut berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan agro industri, wisata dan pengembangan industri berat.
Konsorsium swasta itu telah meminta Universitas Negeri Lampung (UNILA) dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) segera memulai penelitian pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).
Sebelumnya, ekonom Faisal Basri mengingatkan proyek JSS, dengan atau tanpa adanya kawasan industri bakal merugikan pemerintah dalam jangka panjang.
Alasannya, pembangunan jembatan itu menafikan potensi Indonesia sebagai negara maritim. Plus, pembangunan akan kembali terfokus ke wilayah Barat nusantara.
"JSS ini menyesatkan, sebab negeri kita maritim. Kalau alasannya interkoneksi, kenapa enggak bangun juga jembatan Jawa-Kalimantan. Itu sesat semua, jelas ongkos distribusi tetap lebih murah dengan kapal," tandasnya.
Proyek JSS menelan dana hingga Rp 200 triliun. Dalam rapat di Kemenko Perekonomian, disepakati konsorsium bentukan Tommy Winata harus menggandeng BUMN. Akan tetapi perusahaan pelat merah mana yang dilibatkan, masih dikaji tim dipimpin Kementerian Pekerjaan Umum.
Tahun ini, kepastian soal penggarap proyek JSS akan diumumkan pemerintah. Pengerjaan diperkirakan mulai pada masa kerja kabinet baru tahun depan. (rep05)