BENGKALIS-Sejak setahun belakangan hubungan antara DPRD dengan pemkab Bengkalis dinilai kalangan masyarakat semakin tidak kondusif. Salah satu indikatornya adalah pengunduran diri Jamal Abdillah sebagai ketua DPRD meski belum direalisasikan dari sisi legal formal administrasi.
"Saya menilai sejak setahun belakangan hubungan antara lembaga wakil rakyat dengan penyelenggara pemerintahan semakin tidak kondusif bahkan tidak ada harmonisasi hubungan antar lembaga penyelenggara negara lagi. Kedua institusi itu terkesan berjalan sendiri-sendiri, sementara akibat dari tidak harmonisnya hubungan DPRD dengan eksekutif adalah masyarakat sebagai objek dari kebijakan yang dibuat keduanya," ungkap Suhaimi, pemuka masyarakat Bengkalis seperti dilansir halloriau, Rabu (15/1/2014).
Dijelaskan mantan anggota DPRD Bengkalis selama 30 tahun ini, beberapa kebijakan krusial yang dibuat justru berbuntut masalah. Sebut saja soal dana bantuan sosial (Bansos) yang sekarang menuai polemik, batalnya sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dibahas oleh DPRD yang diusulkan eksekutif tahun 2013 lalu, masalah penganggaran proyek Multiyears (MY) sampai penyertaan modal Rp 300 miliar ke BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ).
"Perang dingin sebelumnya antara DPRD dengan Pemkab Bengkalis bisa mengarah kepada ditunda-tundanya pengesahan RAPBD tahun 2014. Buktinya sampai sekarang, KUA-PPAS RAPBD 2014 saja belum diteken Bupati dan ketua DPRD. Hal ini mengindikasikan semakin tidak harmonisnya hubungan kedua institusi tersebut, dan kita berharap hubungan tersebut bisa mencair demi kepentingan masyarakat luas," tambah Suhaimi.
Sementara itu salah seorang warga Bengkalis Narno SE memberikan pendapat bahwa tahun 2014 adalah puncak memburuknya hubungan DPRD dengan Pemkab Bengkalis. Ia menilai pada tahun 2013 lalu adalah tahun kegagalan dewan dan eksekutif, karena pada tahun lalu itu DPRD hanya menghasilkan satu produk Perda yaitu PBB Perkotaan dan Pedesaan diluar APBD dan APBD Perubahan.
"Anehnya sejumlah Ranperda yang diusulkan eksekutif seperti Perda penyertaan modal ke BOB PT. BSP Siak maupun Ranperda lainnya tidak dibahas oleh DPRD Bengkalis sama sekali. Bahkan APBD Perubahan tahun 2013 yang tak tentu arah itu baru disahkan akhir November diduga tanpa pembahasan kongkrit. Situasi yang tidak kondusif ini akan berdampak panjang pada banyak sektor riil yang merugikan kepentingan masyarakat," tukas Narno yang juga berprofesi sebagai rekanan. (rep05)