JAKARTA - Pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin mengatakan, untuk memperbaiki sistem distribusi dan manajemen stok beras, pemerintah perlu melakukan keterbukaan informasi harga. Keterbukaan ini dilakukan mulai dari administrasi perdagangan, pendaftaran gudang, dan manajemen gudang.
"Apabila ditelusuri jadi tahu, misalnya gudang A milik siapa dan jumlah stoknya berapa, sehingga kapasitasnya bisa diketahui," kata Bustanul di Jakarta, Selasa (24/2).
Setelah penelusuran tersebut, kemudian dilakukan audit dan pengawasan. Menurut Bustanul, hal paling mendasar yang harus diperbaiki pemerintah yakni keterbukaan informasi terlebih dahulu.
Bustanul menjelaskan, harga beras yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 7.400 perkilogram sebenarnya sudah ideal. Pasalnya, harga beras di tingkat internasional hanya sekitar 500 dolar AS perton untuk kualitas medium.
Apabila ditemukan harga beras naik sampai 30 persen, sedangkan harga internasional cenderung turun maka ada persoalan struktur di dalam negeri. Dengan demikian, keterbukaan informasi harga dapat menjadi upaya menstabilkan harga beras di pasaran. (rep01/rol)