Bagansiapiapi - Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau bertekad swasembada pangan 2017 mendatang. Keberhasilan itu dapat dicapai bekerjasama dengan Pemda, TNI dan kelompok tani.
Demikian diucapkan Bupati Rohil Suyatno saat membuka agenda konsolidasi pelaksanaan Upsus padi, jagung dan kedele dalam mendukung program swasembada pangan Nasional tahun 2015, aula Kantor Bupati Rohil, Rabu (18/2).
Rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Rohil Jamiludin, Dandim 0303 Bengkalis Letkol Arh Wachyu Dwi Irianto, Kadistanak Rohil Ir Muslim, Kadis Pertanian dan Peternakan Riau drh Askodia Ribodana Patrianov, Staf ahli kementrian Pertanian RI/diwakili Kasubdit kawasan pangan direktorat Perluasan dan pengelolahàn lahan Ir Ikhlas Bahar,
Pada kesempatan itu, bupati, menyampaikan bahwa dahulu ketika masih bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir merupakan lumbung padi terbesar di Propinsi Riau. Namun, kini produksi padi menurun lantara banyaknya alih fungsi lahan.
Untuk mengembalikan kejayaan masa lalu dalam program peningkatan ketahanan pangan Nasional, jelas bupati, pemerintah daerah bergandeng tangan bersama TNI-AD, kelompok tani, untuk mengatasi persoalan ini nantinya.
Hasilnya dapat dirasakan dalam tiga tahun kedepan, sektor pertanian di Kabupaten Rohil dapat meningkat pesat, dan berkembang sebagai salah satu daerah penghasil lumbung padi terbesar di Propinsi Riau.
"Kejayaan itu Kita buka lagi tidak bisa sepenuhnya menjadi daerah penghasil padi maka separuhnyapun sudah baik. Kita sendiri sudah komit, sebagaimana yang diintruksikan Bapak Priseden RI Joko Widodo, bahwa Indonesia harus menjadi daerah swasembada pangan,"sebut bupati menirukan ucapan presiden RI.
Selain itu, pemerintah daerah bersama DPRD berupaya memajukan sektor pertanian, jagung dan kedelai dalam tiga tahun kedepan.
Terpenting, menurut bupati, kabupaten Rohil harus menjadi yang terbaik dalam bidang pertanian dan palawija
"Untuk Riau, Kabupaten Rohil masih yang terbaik kedelainya. Dan, daerah Darusalam daerahnya sangat potensi untuk tanaman kedelai danjagung, saya berharap bisa tetap dipertahankan. Targetnya, Indonesia harus menjadi daerah swasemnda pangan 2017,"paparnya.
Selanjutnya, Dandim 0303 Bengkalis mengatakan, dalam mewujudkan kegiatan swasembada pangan, TNI selalu siap menjadi pendamping, sesuai UUD 45, UU TNI 34 thn 2004, MoU Kementrian Pertanian dan Perikanan bersama Panglima TNI.
Menurutnya, jika Indonesia tidak dapat melaksanakan program swasembada pangan, dipastikan dapat terjadi krisis pangan kedepanya. Karena, lanjutnya, sekarang ini sudah terjadi perang energi pangan dan air.
Masih katanya, bahwa sangat ironis jika negara Indonesia yang diberikan kekayaan energi alam yang besar tetapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kehadiran TNI sebagai pendamping dapat menjadi pengugah penyuluh pertanian.
"Saya sudah intruksikan babinsa setempat untuk saling melengkapi, tugas Kita sangat berat sekali, dan ini harus dilaksanakan sesuai intruksi presiden RI.
"Inti kegiatan ini yakni mensinegrikan program swasembada pangan. Mudah-mudahan kehadiran TNI dapat menjadi motivasi ditengah masyarakat kelompok tani.
Saya berharap kegiatan ini dapat sukses hingga tahun 2017, mendatang, dan Kita bis a swasembada pangan,"harapnya.
Senada Kadistanak Rohil Muslim, menyampaikan, Rokan Hilir sepuluh tahun lalu memiliki areal tanaman pertanian seluas 43 ribu hektar, seiring berjalanya waktu terjadi alih fungsi lahan, dan kini hanya tinggal 32 ribu hektar.
Menindaklanjuti rencana pengembangan areal pertanian, lanjutnya, Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan pengukuran tahun 2013, hasilnya lahan pertanian hanya tinggal 12.709 hektar.
Dan tahun 2014, sasaran tanam setahun 12 ribu hekatr namun realisasi 14 ribuktar. Rencana untuk pengembabgan jaringan jaringan tresier 3 ribu hektar, untuk tahun 2015,
Dirimbo melintang bisa tanam 3 kali setahun artinya Indeks Pertanaman 300. Kemudian, di Rimbo Melintang memiliki pompanisasi untuk mengatur irigasi air. Kabaupaten Rohil sendiri memiliki areal 141 hektar yang masih berstatus Quo, dan terkendala tidak bisa diolah menjadi tambahan areal pertanian.
"Kalau itu bisa diolah menjadi areal pertanian dipastikan dapat menambah luas pertanian padi nantinya,"sebutnya.
Kadis Pertanian dan Peternakan Riau, menyebutkan laju pertumbuhan dalam kurun waktu tahun 2009-2013 terjadi alih fungsi lahan. Persoalanya, sebanyak 9.458 hektar terjadi alih fugsi lahan dengan rata 47 ribu hektar.
Menurutnya, jumlah kerusakan infrastruktur saluran irigasi daerah sepanjang 1.983,15 kilometer dan daerah rawa 4 kilometerlebih. Dengan perhitungan 82 61 persen, dan daerah rawa 78,29 persen
Hal ini dikarenakan, produktivitas rendah, kualitas SDM petani rendah dalam penerapan teknologi dan manajemen, serta Kelembagaan penunjang belum berjalan optimal dan akselibilitas petani terhadap modal lemah. (rep05/mcr)