Jakarta-Dari 34 menteri yang masuk dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, ada empat menteri yang dinilai mendapat perhatian masyarakat berdasarkan hasil survei Cyrus Network.
Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Pemberdayan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansah, serta Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan.
"Terhadap kinerja para menteri dua bulan ini, hasil survei menunjukkan bahwa hanya empat menteri yang cukup dikenal dan mendapatkan perhatian masyarakat. Itu pun tidak semuanya dianggap memiliki kinerja yang menjanjikan," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi di Jakarta, Minggu (21/12/2014).
Survei ini dilakukan selama 1 hingga 7 November 2014 terhadap 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Responden dalam survei ini adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun dan sudah menikah.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan para responden. Adapun tingkat kepercaayaan dalam survei ini sebesar 95 persen dan batas kesalahan (margin of error) lebih kurang 3,1 persen.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa Susi adalah menteri yang dianggap memberikan harapan dengan presentasi lebih besar dibandingkan tiga menteri populer lainnya. Sebanyak 28,7 persen menilai Susi memberi harapan jika dilihat dari kinerjanya. Sedangkan yang meragukan Susi hanya 6 persen. Sisanya, yakni 65,4 responden mengaku tidak tahu.
Sementara itu, hanya 10,9 persen responden yang menilai Puan Maharani memberi harapan. Sisanya, yani 12,6 persen meragukan kinerja Puan dan 76.4 persen mengaku tidak tahu.
Sedangkan responden yang menilai Khofifah bisa memberikan harapan sebanyak 15,0 persen. Kemudian Anies dianggap memberikan harapan oleh 11,2 persen responden.
Politikus Partai Golkar Misbakhun yang hadir dalam acara peluncuran hasil survei tersebut menilai bahwa empat menteri yang dianggap populer itu diuntungkan karena selama ini belum pernah dimintai keterangan DPR mengenai kebijakan-kebijakan mereka. Padahal, menurut Misbakun, kebijakan mereka bukan tanpa cela.
"Bu Susi pasti nanti akan ditanya DPR seberapa besar pengaruh tenggelamkan kapal dari pada memanfaatkan kapal untuk nelayan Indonesia, lalu kenapa yang ditenggelamkan bukan kapal-kapal besar? Ini kan belum pernah dijawab. Kemudian khofifah soal BLT (bantuan langsung tunai), yang menerima lebih banyak dari pada yang tidak berhak dibandingkan yang berhak, kepala desa yang belum diajak pendataan karena basisnya data BPJS," papar Misbakun. (rep05)