Komisi Pemilihan Umum telah menyiapkan strategi pengawasan penghitungan suara dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Salah satunya adalah petugas turun langsung ke lapangan dan mengimbau petugas kelurahan untuk segera mengunduh lembar C1 di situs resmi KPU.

"Pertama, KPU dan Bawaslu akan bekerja secara terpadu mulai di tingkat PPS (panitia pemungutan suara) dan PPL (panitia pengawasan lapangan) di desa dan kelurahan hingga provinsi untuk memastikan rekap berjenjang memenuhi undang-undang, PKPU (Peraturan KPU), dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik saat menggelar konferensi pers, Kamis, 10 Juli 2014.

Husni melanjutkan, jika ditemukan satu masalah, jajaran KPU dan Bawaslu akan cepat merespons dengan tetap memperhitungkan tenggat yang disediakan. "Semangatnya bersama memastikan masalah-masalah yang muncul tidak terjadi di tingkatan berikutnya," kata Husni.

Kedua, KPU dan Bawaslu akan mengunjungi provinsi yang dinilai rawan terjadi sengketa, seperti yang terjadi pada pemilu legislatif 9 April lalu. "Kami akan lakukan supervisi agar masalah yang timbul seperti di pileg kemarin bisa diatasi lebih baik," katanya.

Ketiga, KPU akan bekerja sama dengan saksi-saksi partai politik. "KPU dan Bawaslu mengajak dan mengingatkan masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden serta tim kampanye untuk mengikuti secara cermat kegiatan secara berjenjang dengan menempatkan saksi-saksi yang kredibel, sehingga tidak ada pihak yang menafikan keberadaan saksinya," katanya.

Keempat, KPU mengingatkan semua penyelenggara pemilu agar tetap netral, independen, dan menjaga profesionalitas serta integritas dalam memproses hasil pemilu. Dengan begitu, hasil rekapitulasi memiliki kepercayaan tinggi dan diterima semua pihak.

Ihwal transparansi, Husni mengatakan, KPU mengimbau panitia pengawas kabupaten/kota untuk mengingatkan KPU kabupaten/kota agar segera mengirim formulir yang telah dipindai ke situs resmi KPU, sehingga bisa dilihat dan diakses publik.

"Saat ini sudah ada provinsi yang mengirim lembar C1 lebih dari 50 persen," kata Husni. Dengan cara ini, kerawanan dan kecurangan yang terjadi di PPS dan PPK bisa diantisipasi.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menimpali Husni ihwal rencana pengawasan penghitungan suara ini. "Siapa pun yang melakukan kesalahan pasti akan ditindak, baik itu PPS, PPK, atau KPU kabupaten/kota. Kami sudah siapkan sistem yang lebih baik," katanya. (rep05)