JAKARTA – Jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, masyarakat dikejutkan dengan isu pengarahan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon presiden (capres), oleh oknum Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Jakarta Pusat. Isu tersebut diharapkan tak terlalu lama bergulir, sebab berpotensi dipolitisasi.

“Jika terbukti ada personil yang melakukannya, maka harus dihukum. Jika ada yang memihak salah satu calon dan terbukti, maka harus segera direspon dan jangan sampai dipolitisasi,” kata Pengamat Politik  Politik Universitas Indonesia (UI), Agung suprio, seperti dilansir Okezone,, Minggu (8/6/2014).

Jika isu ini terus bergulir, dikhawatirkan akan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu isu ini dinilai mengurangi kesakralan Pilpres 2014.

“Jadi harus diverifkasi, validasi dan klarifikasi, karena hal isu ini bisa merugikan kedua belah pihak, baik kubu Prabowo yang merasa keukeuh tidak tahu menahu atau kubu Jokowi yang menuding adanya pengerahan tersebut,” bebernya. 

Namun jika ada ditemukan seorang oknum Babinsa terbukti melakukannya, akan tetapi tidak menggunakan institusinya hal tersebut dinilai sah-sah saja. “Kalau pun ada, soal personal (pribadi) Itu boleh saja. asalkan jangan pakai institusi, kemudian oknum Babinsa tersebut bilang saya suka si A atau si B itu sah-sah saja dong, karena itu proses berinteraksi. Tapi kalau menggunakan perangkat TNI, atau ini institusi ini sama sekali tidak diperbolehkan," tutupnya. 

Sebelumnya Panglima TNI, Jenderal (TNI) Moeldoko menyatakan, oknum Babinsa tidak terbukti melanggar aturan Pemilu. Hal itu berdasar penelusuran yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama camat, lurah, RT, dan RW setempat.

"Ternyata apa yang dikatakan pelapor tidak terbukti. Justru masyarakat sekitar bilang siap jadi saksi," kata Moeldoko kepada wartawan di Baseops Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Minggu 8 Juni kemarin.

Namun, dijelaskan Moeldoko, secara kelembagaan, oknum Babinsa itu menyimpang saat melakukan komunikasi sosial kepada warga. Penyimpangan itu terjadi, karena Babinsa yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam waktu yang tidak tepat. (rep05)