Hukum

Weleh, Prancis akan Larang Menu Halal

Paris-Ambisi Partai Sayap Kanan Prancis terus menekan Muslim akhirnya kesampaian. Sukses meraih suara besar pada pemilihan lokal, Jumat (4/4) kemarin, partai pimpinan Marine Le Pen, sudah ambil ancang-ancang.
 
Mereka bersiap melarang makanan non-halal bagi Komunitas Muslim dan Yahudi. "Kami tidak menerima segala bentuk permintaan komunitas agama pada menu di sekolah," ucap Le Pen seperti dilansir RTL Radio, Senin (7/4). Le Pen berdalih konstitusi sekular Prancis tidak membolehkan satu agama apapun masuk ke dalam ranah publik.
 
Sejak lama, partai sayap kanan Prancis mengincar komunitas Muslim. Dibawah pemerintahan Hollande, yang berasal dari kubu sosialis, dinilai masih setengah-setengah 'menghajar' komunitas Muslim.
 
Itu sebabnya, keberhasilan di pemilihan lokal membuat Le Pen percaya diri dengan misinya. Yakni, membuat Muslim tidak betah. Ini logis, mengingat sebagian besar Muslim Prancis merupakan imigran. Hal yang dianggap Le Pen 'virus' berbahaya.
 
Walaupun Prancis merupakan negara sekuler, pluralisme masih berada dalam tatanan politik yang belum dapat diterima sebagai nilai yang utuh. Isu ini sering dihubungkan dengan imigrasi dan menjadi komoditas perdebatan publik.
 
Prancis harus mereposisi sekularismenya untuk mengintegrasikan populasi imigran, yang memungkinkan umat Islam untuk memakai jilbab di sekolah-sekolah dan mempromosikan pengajaran bahasa Arab, kata laporan sebuah panel yang ditugaskan oleh Perdana Menteri.
 
Dokumen itu merupakan bagian dari studi pemerintah mengenai kebijakan integrasi. Namun, laporan langsung memicu kecaman di kalangan politisi oposisi konservatif dan kegelisahan di kalangan Sosialis yang memerintah.
 
Dikatakan, Prancis dengan populasi Muslim terbesar di Eropa harus mengakui identitas "dimensi oriental Arab"-nya, misalnya dengan mengubah nama jalan dan tempat, menulis ulang kurikulum sejarah dan menciptakan satu hari khusus untuk menghormati kontribusi budaya imigran. (rep05)