PEKANBARU- Terkatung-katungnya kepastian penggunaan APBD Riau Tahun 2014 mengancam perekonomian Riau. Sebagian besar anggaran Rp 8,2 Triliun tidak bisa dicairkan. Pencairan hanya dapat dilakukan untuk belanja langsung saja, seperti Gaji PNS.

Seluruh program kerja yang memiliki multiplayer efek bagi masyarakat tidak terlaksana.

"Multiplayer efek itu karena program berjalan, sehingga memengaruhi seluruh sektor. Kalau Rp 8,2 T tidak jalan berbahaya. Jalan keluarnya bukan mengejar APBD P tapi mencari solusi. Kalau perubahan terlalu jauh," ungkap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau, Zukri Misran, dilansir tribun.

Roda perekonomian hampir dapat dipastikan akan terganggu jika APBD tidak kunjung dilaksanakan. Zukri menyarankan agar APBD dilaksanakan sesuai dengan amanah Perda yang dihasilkan berdasarkan Paripurna DPRD Riau beberapa waktu lalu. (cr01/tpc)