PEKANBARU - Rencanan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memindahkan pusat pemerintahannya di Kecamatan Tenayan Raya mendapat dukungan Pemerintah Pusat. Jumat (29/11/2013) lalu, Sekretaris Ditjen Pemerintah Umum Kemendagri, M Roem, usai mendengar paparan Walikota Firdaus MT, menyangkut hal itu langsung memberikan dukungan penuh. 

 

Pasalnya, pusat Pemerintahan Kota Pekanbaru Terpadu di Tenayan Raya diyakini menjadi solusi memudahkan masyarakat yang berurusan menyangkut berbagai administrasi berada di satu hamparan. "Dari pemaparan Walikota dengan kita, seperti luas lahan dan kantor yang ada saat ini dengan jumlah pegawai yang banyak tidak relevan lagi. Al hasil, kantor menjadi padat. Maka dari itu, rencanan Pemko Pekanbaru memindahkan pusat perkantoran terpadu di Tenayan Raya, dan berada di pinggiran kota bisa menjadi solusi mengurai kemacetan. Ini sangat bagus. Tentunya Pemerintah Pusat sangat mendukung," ungkap M Roem. 

 

Dijelaskannya, keinginan Pemko Pekanbaru untuk memindahkan pusat pemerintah ini biasanya memerlukan waktu minimal 3 tahun. Karena, pembangunan sarana prasaran perkantoran yang dibutuhkan tidak bisa tuntas dalam satu kali anggaran. "Biasanya anggaran dari APBN juga mengucur kalau itu untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik. Kita harap ada bantuan dana APBN untuk Pemko Pekanbaru, meski saya belum bisa memastikannya berapa berasan nominalnya," imbuhnya. 

 

Ditambahkanya, untuk pemindahan pusat pemerintahan, Pemko harus mendapat persetujuan dari Presiden. Sebab pemindahan pusat pemeintah diatur undang-undang atas persetujuan Presiden. "Mekanismenya yaitu usulan dari Walikota disampaikan kepada Gubernur dan diteruskan ke kemendagri dan dilanjutkan ke Presiden," jelasnya.

 

Untuk diketahui, pembangunan perkantoran terapadu ini termasuk dalam lima proyek multiyears yang dirancang Pemko Pekanbaru dalam rapat anggaran tahun 2014 mendatang. Sedangkan, dana kelima proyek multiyeras tersebut yang disiapkan sebesar Rp1,3 triliun. (rep1)