DPRD Rohil Kecewa Kinerja SKPD
.jpg)
PARIPURNA DIWARNAI KEKECEWAAN - Sidang paripurna penyampaian pandangan fraksi, Senin (4/11/2013) diwarnai kekecewaan atas kinerja SKPD yang belum mmap
BAGANSIAPIAPI - Penyampaian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2013 diwarnai kekecewaan oleh 5 fraksi DPRD Rokan Hilir, Senin (4/11/2013), atas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim. Karena, setiap tahun PAD Rohil tidak pernah mencapai target.
Satu dari lima fraksi itu misalnya, disampaikan PDIP, melalui juru bicaranya, Hj Rosmalita. Fraksi PDIP malah menuding kinerja SKPD jauh dari yang diharapkan. "Setiap tahun target yang ditetapkan atas PAD tidak pernah tercapai. Ini yang harus kita pertanyakan. Mengapa bisa terjadi. Padahal, PAD ini sangat penting dalam menyusun rencana anggaran daerah agar dapat dicarikan solusinya," ujar Rosmalita saat menyampaikan pandangan fraksi dihadapan Wakil Bupati, H Suyatno dan seluruh pejabat di lingkup Setda Rohil.
Rosmanita menegaskan, saat sidang dipimpin Ketua DPRD Nasruddin Hasan dan Wakil Ketua Djamiludin serta M Ridwan, dihadiri para anggota. Malahan, tegas Rosmanita, pengesahan APBD-P dinilai sudah terlambat, sedangkan Rohil masih seputar penyampaian rancangan. "Fraksi PDIP memandang hal ini (APBD-P) terlambat dajukan. Ini malah kita masih seputar penyampaian pandangan. Karena APBD-P sangat penting, kami tak terlalu mempermasalahkannya demi pembangunan daerah," terangnya.
Ke depan, pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Rohil tak mengulangnya kembali. "Semakin cepat mengajukan RAPBD-P kan malah bagus sehingga cepat pula disahkan," harapnya.
Tak jauh berbeda dengan pandangan fraksi Demokrat yang disampaikan Dodi Saputra, dan fraksi Gabungan disampaikan Zulkifli, serta fraksi Kebangsaan dan Kesejahteraan atas juru bicaranya, Syafrudin. Mereka banyak menyorot realisasi PAD tidak pernah tercapai, sehingga perlu dilakukan evaluasi.
"Bahkan, setiap tahun PAD mengalami penurunan. Ini perlu dievaluasi kinerja semua SKPD. Pemkab Rohil harus dapat membuat terobosan agar pendapatan PAD meningkat. Sebab, sangatlah penting PAD dalam merumuskan RAPBD-P," tegas Dodi.
Fraksi Golkar Plus pun juga memberikan catatan yang sama. Terjadinya perubahan RAPBD-P menjadi Rp202 miliar dikarenakan adanya asumsi pergeseran anggaran. Serta, keadaan sisa saldo yang harus dijalankan saat ini dengan dibarengi pendapatan daerah. Malahan, terdapat pekerjaan yang tidak terakoomodir, makanya terjadi perubahan anggaran.
"Meningkatnya RAPBD-P dari sebelumnya Rp2,4 triliun menjadi Rp2,61 triliun membuktikan angka sebesar Rp202 miliar perlu dilakukan penggalian PAD yang lebih tinggi lagi. Penggalian PAD itu bisa dari sektor bagi hasil migas yang cukup besar. Karena, saat ini banyak PAD yang belum maksimal dikelola oleh masing-masing SKPD," terang juru bicara fraksi Golkar Plus, Bahtiar. (rep1)
LAINNYA
Tulis Komentar