Ketika diberi tahu rektor tak berada di tempat, sebanyak 10 orang perwakilan mahasiswa memaksa masuk dan melakukan pemeriksaan terhadap ruang rektor. Sempat terjadi dorong-dorongan dengan pihak keamanan. "Kenapa ruangan ini dikunci," kata Menteri Sosial dan Politik BEM UR, Yopi Pranoto saat akan memasuki ruangan rektor di lantai satu Gedung Rektorat.

 

Mahasiswa lantas berusaha mendobrak pintu. Namun pintu kemudian dibuka dari dalam ruangan oleh seseorang yang kemungkinan staf rektor. Setelah pintu terbuka, mahasiswa langsung memeriksa seluruh ruangan, namun tak menemukan rektor yang mereka cari-cari. "Mana ini rektor, sembunyi di mana dia," kata Yopi.

 

Mahasiswa juga memeriksa ruangan Pembantu Rektor II, namun hasilnya nihil. Mengetahui pemeriksaan tersebut tidak membuahkan hasil, mereka langsung turun dan kembali bergabung dengan mahasiswa lainnya.

 

"Seluruh reformasi yang berkaitan dengan mahasiswa wajib diberikan kepada seluruh mahasiswa. Hari ini sudah jatuh tempo, 10 hari kita akan kirimkan surat keberatan. Namun apabila tujuh hari tidak diberikan informasi, maka kita akan melakukan sengketa kepada Komisi Informasi Publik," kata Yopi saat memberikan orasi.

 

Selain berorasi, Yopi juga membakar undangan dari rektor yang hendak melakukan diskusi dengan BEM UR. "Undangan dari rektor sudah saya bawa, dan karena kita sudah melakukan action, saya rasa kita tidak perlu lagi melakukan diskusi jam 14.00 siang (kemarin)," katanya.

 

Pembantu Rektor Dr Yanuar MSc mengatakan pihaknya menerima aspirasi para mahasiswa. "Saat ini saya mewakili pimpinan dan tuntutan mahasiswa akan kami rapatkan dan laporkan ke pimpinan," katanya.

 

Yanuar mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait UKT. "Kita sudah kumpulkan BEM, saya tidak tahu apakah ini tidak sampai ke jurusan, program studi, dosen maupun mahasiswa. Ini kebijakan publik, dan mahasiswa harus dilibatkan, ini merupakan Permen (Peraturan Menteri) No 55," katanya.

 

Setelah melakukan aksi di depan Gedung Rektorat, mahasiswa mengajukan dua tuntutan kepada Rektor UR dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Hukum dan Advokasi sekaligus Kordinator Lapangan (Korlap), Zulfa Hendri mengatakan, mahasiswa menuntut rektor untuk memberikan data dan Dokumen Anggaran UR tahun 2013, memberikan transparansi dana UKT 2013, mengalokasikan UKT Bersahabat 20 persen untuk golongan 1 dan 2, 10 persen untuk golongan 3 dan 4 serta 85 persen untuk golongan 5, dan melaksanakan proses penentuan golongan UKT secara transparan dan bersahabat.

 

Zulfa juga menyampaikan tuntutan yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mahasiswa mempertanyakan kenapa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk UR hanya Rp32 miliar, sementara Universitas Indonesia mendapatkan BOPTN sebesar Rp200 miliar, Institut Teknologi Bandung (ITB) Rp170 miliar.

 

"Apa bedanya kami dengan mahasiswa di sana. Tuntutan kami hanya satu, apa dasar perhitungan BOPTN, bukankah Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 mengatakan 'setiap warga negara berhak mendapat pendidikan'. UKT harus transparan, UKT harus Bersahabat dan BOPTN harus adil sesuai dengan kuota mahasiswa yang diterima," katanya.

 

"Apabila rektor tidak mau memberikan jawaban dari apa yang kami berikan, untuk segera mundur dan Muhammad Noeh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga harus legowo mundur," tukasnya. (rep1)