JAKARTA-Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjaga independensi lembaga-lembaga negara. Hal ini diungkapkan Tjahjo setelah mencermati rencana Presiden untuk mengumpulkan pemimpin lembaga-lembaga negara, terutama lembaga yang terkait penegakan hukum.

"Harus dicermati jangan sampai (Presiden dan para pemimpin lembaga) mengambil sebuah keputusan bersama atau keputusan atas nama lembaga tinggi negara. Hal itu dapat mengancam  independensi lembaga-lembaga tersebut," kata Tjahjo, Sabtu (5/10/2013).

Tjahjo menegaskan, Presiden tidak dapat mengoordinasi Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun Ketua Pemilihan Umum. "Tidak bisa juga menarik sebuah keputusan bersama—dalam pertemuan yang sifatnya bisa informal, dalam hal pembahasan kegentingan negara atau kedaulatan negara maupun ancaman bangsa," ujar Tjahjo.

"Ada hal yang menarik. Terkait kasus Ketua MK Akil Mochtar, tiba-tiba Presiden mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah menangkap Akil. (Jadi), ada skenario untuk mendelegitimasi MK," ujar Tjahjo.

Tjahjo menduga, ada maksud ketika kasus Century tidak dapat dibendung lagi, maka pengadilan MK sudah tidak bisa dipercaya lagi. "Atau minimal sudah dijinakkan dengan perpanjangan tangan Istana dengan hakim MK yang wakil pemerintah. Jadi, benar-benar skenario politik yang luar biasa," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, wacana Presiden untuk mencari metode rekrutmen hakim MK justru menimbulkan pertanyaan. "Kenapa sangat antusias? Kita memang tidak boleh curiga. Apa pun, kita mengantisipasi tiap gelagat dan dinamika yang terus bergerak dengan cepat. Jangan sampai warna-warni faktor X akan mengganggu penegakan hukum dan demokrasi kita," demikian dipaparkan Tjahjo. (rep05)