PEKANBARU - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) seharusnya merasa malu menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) per Oktober nanti. Pasalnya, kinerja dan pelayanan PLN di Provinsi Riau sangat amburadul yang ditandai dengan maraknya pemadaman bergilir.

Demikian dikatakan Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, di Pekanbaru, Senin (23/9/2013). Menurutnya, PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) hendaknya mengkoreksi diri terlebih dahulu.

"Seharusnya mereka (PLN WRKR) malu bila TDL naik lagi. Kinerja mereka sangat amburadul," kata Sabarudi. "Kalau perlu, mereka mengirim surat secara terbuka ke pemerintah pusat untuk menolak kenaikan TDL di Riau," lanjutnya.

Karena itu, Komisi IV DPRD Pekanbaru akan memanggil PLN dalam rapat dengar. Rapat itu untuk mendengarkan tindaklanjut PLN terhadap hasil rekomendasi Panitia Khusus bentukan DPRD Pekanbaru.

"Kita harus mendorong PLN segera memperbaiki kinerja dan pelayanan pada masyarakat. Kalau seperti sekarang ini dimana sering terjadi pemadaman bergilir, maka yang rugi masyarakat juga. Malah, Oktober nanti TDL akan dinaikkan pula," papar Sabarudi kesal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau, Muhammad Herwan menilai kenaikan TDL menambah beban pelaku usaha. Karena itu, dia meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan menaikkan TDL sebesar 15 persen pada tahun ini.

Pasalnya, lanjut Herwan, kondisi perekonomian Indonesia dan global saat ini sedang tidak menentu. "Beberapa negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ini berdampak pada perekonomian Indonesia dan dunia usaha kita," ujar Herwan.

Bagi Herwan, menaikkan TDL bukan satu-satunya jalan. Berbagai permasalahan kelistrikan harus dibenahi dahulu, termasuk meningkatkan pelayanan dan profesionalisme PLN.

Saat ini saja, di Riau dan beberapa daerah di Sumatera Tengah mengalami krisis listrik sangat serius, bahkan dapat dikategorikan Darurat Listrik. "Sungguh keterlaluan jika PLN memaksa menaikkan TDL dengan berlindung pada keputusan pemerintah," ketusnya.

Herwan menilai alasan PLN yang menyebut defisit daya harus dibarengi dengan audit menyeluruh atas semua pembangkit, termasuk teknologi, SDM, dan finansialnya. "Dari audit itu diketahui apakah TDL layak dinaikkan atau masih ada jalan lain untuk tidak menambah berat beban rakyat dan pelaku usaha," katanya.

Sementara itu, Manager SDM dan Humas PT PLN WRKR, Agus Suwandi, mengatakan, kenaikan TDL merupakan wewenang pemerintah pusat. "Itu sudah jauh hari ditetapkan oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Kita hanya pelaksana saja," kata Agus di Pekanbaru, Senin (23/9/2013).

Diakuinya, kinerja PT PLN WRKR belum maksimal dengan diberlakukannya pemadaman bergilir. Hal itu disebabkan pasokan daya berkurang karena beberapa pembangkit sedang dalam perawatan dan pembangkit tenaga air tak maksimal karena musim kemarau.

Meski begitu, Agus menegaskan, PLN terus berupaya memberi pelayanan terbaik. Salah satunya, memperbaiki alat elektronik warga yang rusak karena dampak pemadaman bergilir.  "Silahkan pelanggan mengajukan surat ke PLN rayon atau area. Petugas kita akan turun memeriksa. Bila rusak karena pemadaman listrik, kami akan memperbaikinya," papar Agus.

Seperti diketahui, sepanjang 2013, pemerintah telah tiga kali menaikan TDL. Lalu, per 1 Oktober nanti, pemerintah kembali menaikkan TDL sebesar 4,3 persen, sehingga kenaikan TDL sepanjang tahun ini mencapai 15 persen.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Enegri dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman mengatakan, kenaikan TDL sebesar 15 persen itu sudah diputuskan pemerintah sejak awal tahun lalu. “Jadi skala kenaikannya masing-masing 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan terakhir 1 Oktober mendatang,” ujar Jarman.

Walau begitu, Jarman belum memastikan pada tahun 2014 nanti tidak ada lagi kenaikan TDL. Bahkan, kenaikan TDL masih mungkin terjadi melihat usulan beberapa golongan agar TDL disesuaikan dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pertamax. (rep1)